SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menyayangkan belum adanya pendapatan yang masuk ke kas daerah dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS) tahun 2016.
“Waktu rapat dengan tim anggaran Pemkab Bojonegoro, muncul angka Rp50 juta sebagai pendapatan PT BBS pada tahun 2016. Tapi realisasinya masih dijanjikan,” ujar Sekretaris Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri kepada suarabanyuurip.com, Sabtu (4/3/2017).
Pihaknya mengaku akan melakukan klarifikasi terkait hal ini kepada PT BBS. Tujuannya untuk mengetahui penyebab pendapatan tersebut belum juga disetorkan ke kas daerah. Selain itu, nilai pendapatan yang dijanjikan juga merosot tajam dari tahun sebelumnya yang mencapai ratusan juta.
“Kita berharap, tahun ini PT BBS bisa meningkatkan pendapatannya dengan bekerja secara maksimal,” imbuhnya.
Sementara itu, Direktur Operasional PT BBS, Tonny Ade Irawan, menjelaskan, belum dibayarkannya PAD tahun 2016 dikarenakan masih dilakukan penghitungan sebab ada proses yang dilalui karena berbentuk perseroran terbatas (PT).Â
“Kita masih hitung, jadi pendapatan tahun ini merupakan realisasi tahun lalu,” ujarnya.
Untuk mengetahui munculnya angka Rp50 juta tersebut, pihaknya masih melakukan perhitungan yang melibatkan auditor independent untuk merinci apa saja bisnis yang dijalankan beserta keuntungannya.
Sementara itu, PT BBS belum bisa menyebutkan target pendapatan tahun 2017 ini. Karena akan menyelesaikan dulu audit untuk kegiatan tahun lalu.
“Sambil kita menjajaki peluang untuk meraih pendapatan tahun ini agar bisa menyumbang pendapatan tahun depan,” pungkasnya.
Data dari Badan Pendapatan menyebutkan, pendapatan PT. BBS tahun 2014 dari target Rp4.636.256.706 realisasi Rp4.636.256.706. Tahun 2015, dari target Rp528.501.114 realisasi Rp.513.037.425. Tahun 2016 dari target Rp2.200.000.000 realisasi Rp1.425.395.199. Â Tahun 2017 Target Rp.50.000.000 belum terealisasi.(rein)