SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro – Sejak berdiri tahun 2006, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bojonegoro, Jawa Timur, PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS) mengaku telah memperoleh cash flow (aliran kas) senilai Rp26 Miliar.Â
“Besaran cash flow itu buat kami sudah luar biasa, karena dari modal awal yang diberikan Rp10 miliar bisa mendapatkan Rp26 miliar. Istilahnya, kita tinggal menikmati hasilnya saja,” kata Direktur Operasional PT BBS, Tonny Ade Irawan, saat hearing (rapat dengar pendapat) dengan Komisi B, DPRD Bojonegoro, Selasa (14/3/2017).
Dari jumlah cash flow yang didapatkan tersebut, sebesar Rp14,5 miliar sudah disetorkan kepala Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro sebagai pendapatan asli daerah (PAD). Sedangkan, uang tunai yang dipegang saat ini sebesar Rp4 miliar. Ada juga sebagian besar nilai terhutang yang belum dibayarkan PT Intermedia Energi (IME).Â
“PT IME masih punya hutang kepada PT BBS senilai Rp3,5 miliar,” ucap Tonny.Â
Meski tidak menyinggung asal dari hutang tersebut, Tonny menyatakan, jika saat ini PT BBS sudah memutus kontrak dengan PT IME. PT IME diketahui menjadi mitranya dalam pembangunan fasilitas gas flare di Dusun Plosolanang, Desa Campurejo, Kecamatan Bojonegoro, namun gagal.
“PT IME menjanjikan akan membayar hutang tersebut apabila lahan seluas 2,6 hektar yang akan digunakan sebagai fasilitas gas flare laku dijual,” tandasnya.Â
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi B, Sigit Kusharianto, meminta agar lahan tersebut tidak dijual. Mengingat potensi pembangunan fasilitas gas flare masih bisa dilakukan kembali. Sehingga tidak mengalami kerugian jika lahan dibeli lagi usai dijual PT IME.
“Kalau bisa jangan dijual, nanti kalau akan membangun fasilitas gas flarenya bagaimana? Kami harap BBS bisa mengkondisikan agar PT IME bisa membayar hutang,” saran politisi Partai Golkar itu. (rien)