SuaraBanyuurip.com -Â Totok Martono
Lamongan – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lamongan, Jawa Timur, Kaharudin meminta, eksekutif tetap memberikan beasiswa bagi siswa menengah atas berprestasi dari keluarga kurang mampu. Meski saat ini kewenangannya sudah dialihkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim).
Itu dikatakannya saat menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 guna Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018 di Pendopo Lokatantra, Rabu (15/3/2017).
Dalam bidang pendidikan, dia meminta agar terus dikawal peralihan kewenangan pengelolaan sekolah menengah atas dari kabupaten ke Pemprov Jatim, dan tetap memberikan beasiswa bagi yang berprestasi dan kurang mampu.
“Dalam bidang kesehatan, agar terus dilanjutkan program 1 desa 1 mobil sehat. Kemudian di bidang pertanian, Kami berterimakasih atas kesuksesan pertanian jagung yang diakui secara nasional, karena sukses menggenjot produksi dari 6 ton/ha menjadi 10,6 ton/ha,“ kata Kaharudin.
Bupati Fadeli, dalam kesempatan tersebut mengungkapkan, beberapa indikator ekonomi makro Kabupaten Lamongan di tahun 2016, meskipun seperti diakuinya itu memang masih dalam bentuk angka estimasi.
“Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan dari angka 5,77 persen di tahun 2015 naik menjadi 5,90 persen di tahun 2016. Sedangkan Indek Pembangunan Manusia (IPM), yang sebelumnya 69,84 naik menjadi 70,03 di 2016. Selanjutnya Tingkat Pengangguran Terbuka, TPT, Lamongan turun menjadi 3,56 persen dari yang sebelumnya 4,10 persen,†ungkap Fadeli dalam acara yang dihadiri anggota DPRD, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat beserta delegasinya, perguruan tinggi, LSM, Ormas serta perwakilan dunia usaha tersebut.
Sementara Kepala Bappeda, Mursyid mengungkapkan, jumlah usulan program yang ditampung mencapai sebanyak 4.911 usulan, dengan dana yang dibutuhkan kurang lebih sebesar Rp 2,97 trilliun.
Disampaikan olehnya, rincian usulannya terdiri sebanyak 1.941 kegiatan dari 27 kecamatan dan dari OPD sebanyak 2.970 usulan. Untuk sumber pendanaannya, sebanyak 493 usulan dengan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur dan sebanyak 217 usulan kegiatan dengan dana dari APBN.
Terkait angka makro perekonomian Lamongan, Staf Ahli Gubernur Jawa Timur Bidang Ekonomi dan Keuangan Setiajit menyebut, Lamongan masuk dalam kuadran I karena pertumbuhan ekonomi dan PDRBnya juga tinggi
“Saya sangat mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan yang melampaui angka Propinsi Jawa Timur dan nasional. Pertumbuhan ekonomi nasional 5,02 persen, pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Timur 5,55 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan sebesar 5,90 persen. Kabupaten Lamongan juga masuk dalam kuadran I karena pertumbuhan ekonominya tinggi, PDRB AHDBnya yang mencapai juga Rp 1855,04 trilliun tinggi,“ ungkap Setiajit.(tok)