SuaraBanyuurip.com -Â Ahmad Sampurno
Blora – Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DRRI) asal daerah pemilihan Jawa Tengah III, Imam Suroso, menganggap, persoalan ketidakadilan dalam Bagi Hasil Migas Blok Cepu adalah permasalahan administrasi saja.Â
Politisi asal PDIP ini menyatakan, akan menyampaikan permasalahan itu kepada Komisi VII di parlemen. “Ini masukan baru bagi kami. Nanti akan coba kami sampikan,” katanya saat kunjungan kerjanya di Cepu, Jumat (17/3/2017) kemarin.
Menurutnya, persoalan Undang – Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang di dalamnya mengatur DBH Migas, adalah persoalan permainan administrasi.
“Dan itu bisa diluruskan,” ujarnya.Â
Seharusnya, lanjut dia, memang ada kontribusi ke Cepu terutama Blora, dengan masuknya kedalam Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Blok Cepu.
“Ini masukan bagus bagi saya, dan ini bisa diperjuangkan,” tuturnya.Â
Dia menginginkan Cepu nanti seperti Cilacap, terutama dengan adanya investasi dari Raja Salman (Raja Arab Saudi).
“Untuk itu, perlu ada kajian dalam lagi di wilayah Cepu ini,” kata dia.(ams)