SuaraBanyuurip.com –Â Ali Imron
Tuban – Pemerintah Daerah (Pemda) Tuban, Jawa Timur, dalam waktu dekat bakal mengusulkan sekaligus memberi masukan kepada Pertamina (Persero) untuk melakukan lelang program Corporate Social Responsibility (CSR) Kilang Tuban. Upaya menggandeng pihak ketiga tersebut, untuk memudahkan dalam implementasi CSR dan pengawasannya.
“Sebagai langkah awal kami bakal memberi masukan Pertamina sebagai pelaksana proyek kilang pengolahan minyak mentah,” ujar Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein, kepada suarabanyuurip,com, ketika dikonfirmasi di Resto Kayu Manis Jalan Basuki Ramhat Tuban, Kamis (23/3/2017).
Meskipun biasanya Pertamina yang melakukan lelang, Noor Nahar bakal merekomendasikan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Tuban yang memiliki track record/rekam jejak positif. Sekaligus mana yang memiliki program yang pas untuk memberdayakan 1.130 peladang kilang di empat desa.
Disinggung soal tali asih, Wabup menilai Pertamina saat sosialisasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Kilang terlalu gegabah. Alasannya kenapa menjanjikan tali asih kepada peladang, sebelum dilakukan kajian mendalam.
“Saat ini kabarnya masih tarik ulur antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu),” imbuh pria kelahiran Kecamatan Rengel ini.
Lantaran Pertamina telah berjanji, dan warga sudah mengetahuinya. Otomatis posisi pemda hanya dapat mengupayakannya supaya planing tersebut tercapai. Kemungkinan terburuknya, apabila tali asih ini tidak dapat diberikan karena tidak ada regulasi. Wabup bakal meminta Pertamina untuk mengoptimalkan program CSR-nya.
“Kalau sudah ngomonmg CSR kami minta tidak main ring, tapi harus diprioritaskan kepada 1.130 peladang lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) itu,” terangnya.
Menjanjinkan tali asih kepada warga, menurutnya, tidak semudah membalikan telapak tangan. Lebih idealnya menggulirkan program CSR saat pekerjaan konstruksi kilang di mulai. Uang tunai/cash money tidak dapat menyelesaikan problem. Contohnya polemik di sekitar Lapangan Migas Mudi, Blok Tuban di Desa Rahayu, Kecamatan Soko.
“Sampai kini belum ada nama LSM maupun program yang disiapkan,” jelasnya.
Soal tali asih Wabup berharap segera ada kejelasan. Apabila sudah ada teknis pemberiannya, Muspika Jenu bakal segera menyosialisasikan pengosongan lahan seluas 340 hektar tersebut. Sebelum ada kepastian, Pemda Tuban tidak dapat berbuat apapun.
Sebelumnya, Sekretaris Camat (Sekcam) Jenu, Suwito, memperoleh informasi bahwa tali asih telah disepakti oleh Pemerintah pusat. Pekan ini dijadwalkan ada Rapat Koordinasi (Rakor) di Surabaya tentang teknis pelaksanaannya.
“Infonya sudah ACC tinggal Rakor saja dan teknis pelaksanaan,” imbuh pria ramah ini panjang lebar.
Sesuai data Muspika Jenu data penggarap ladang yang menerima tali asih mencapai 1.130 petani di empat desa dengan luasan lahan 337.222,23 hektar. Rinciannya penggarap di Desa Kaliuntu sebanyak 49 orang, 633 orang di Desa Wadung, 156 penggarap di Desa Rawasan, dan 292 orang Desa Mentoso. Sementara nilai tali asih yang ditawarkan Muspika Jenu ke Pertamina sebesar Rp 20 juta/ hektar. (Aim)