SuaraBanyuurip.com -Â Totok Martono
Lamongan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan, Jawa Timur, konsisten menyediakan dana bergulir dengan bunga rendah untuk berbagai sektor utama. Tujuannya, memberikan akses kepada masyarakat yang tidak bankable untuk bisa mendapatkan dana usaha yang murah.
Tahun ini, Pemkab Lamongan menyediakan antara Rp 20 hingga Rp25 miliar dana bergulir yang disalurkan melalui PD BPR Bank Daerah Lamongan. Dana yang diperuntukkan bagi usaha pertanian, perikanan dan usaha kecil ini rutin dianggarkan tiap tahun dengan bunga 6 persen pertahun.
Sementara di luar dana tersebut, di tahun ini juga sudah dianggarkan Rp 5 miliar untuk pembukaan usaha baru. Bunga dari dana yang akan disalurkan melalui PD BPR Bank Daerah Lamongan itu bahkan lebih rendah lagi, hanya 5 persen pertahun.
Hal itu diungkapkan Sekkab Yuhronur Efendi saat menerima kunjungan kerja Pemkab Gunung Kidul yang diterima di Guest House Pemkab Lamongan, Kamis (23/3/2017) kemarin. Rombongan ini dipimpin sendiri oleh Bupati Gung Kidul, Badingah bersama Sekkabnya Drajat Ruswandono.
Dikatakan Badingah, tujuannya ke Lamongan untuk belajar mengenai pengelolaan pariwisata, lingkungan hidup, industri dan pertanian.
“Lamongan memiliki wisata bahari yang sudah bisa memberi pemasukan yang besar. Sementara di bidang lingkungan hidup, Lamongan juga secara rutin meraih Adipura, bahkan sudah pernah mendapatkan Adipura Kencana. Untuk itulah kami perlu belajar kesini,“ katanya menjelaskan.
Sedangkan menurut Yuhronur, Pemkab Lamongan saat ini sedang fokus dalam program pengentasan kemiskinan. Sehingga berbagai kegiatan akan difokuskan untuk tujuan tersebut.
“Bapak Bupati Fadeli sudah menargetkan untuk menurunkan angka kemiskinan yang saat ini di kisaran 15,38 persen, menjadi 10 persen. Diantaranya dengan memberikan akses permodalan pada usaha masyarakat dengan bunga yang rendah, “ kata dia.
Tujuannya, katanya melanjutkan, untuk memberikan kesempatan bagai masyarakat yang selama ini susah mengakses modal dari bank. Sehingga mereka bisa membuka usaha untuk meningkatkan kesejahteraannya.
Selain itu, program kesehatan juga diarahkan pada upaya pengentasan kemiskinan. Seperti dengan menargetkan Lamongan menjadi Open Defecation Free atau bebas buang air besar sembarangan dan program plesterisasi.
Untuk Wisata Bahari Lamongan, Yuhronur menjelaskan kawasan wisata ini dikelola bersama swasta dengan komposisi 45 persen pemerintah daerah dan 55 persen swasta. Tahun lalu, bagi hasil dari kawasna wisata ini Rp 3,5 miliar, dan itu belum termasuk retribusi dari pajak daerah seperti parkir dan restoran.(tok)