SuaraBanyuurip.com -Â Ririn Wedia
Bojonegoro – Bupati Bojonegoro, Jawa Timur, Suyoto, mengaku, belum mengecek data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terkait belum adanya dana transfer dari Kementrian Keuangan, salah satunya Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (DBH Migas).
“Saya belum cek datanya,” kata Suyoto, saat ditemui Suarabanyuurip.com digedung Pemkab Lantai 7, Senin (27/3/2017).
Disinggung hutang kontraktor untuk pembangunan di Bojonegoro sebesar Rp181 miliar, Kang Yoto, sapaan akrab Suyoto menyatakan, ada dua alternatif untuk melakukan pembayaran tersebut.
“Ada yang langsung kita anggarkan di tahun anggaran ini, yang tidak ada akan kita fasilitasi,” tukasnya.
Ternyata sampai sekarang ini belum ada transfer dana dari pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Karena untuk membayar hutang tersebut sebagian diambilkan dari DAK. Oleh sebab itu, pihaknya akan memfasilitasi kontraktor untuk mengambil kredit di bank dengan jaminan tagihannya ke pemkab.
Seperti diketahui, informasi dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), hingga saat ini Kabupaten Bojonegoro belum menerima dana transfer apapun dari Kementerian Keuangan. Termasuk DBH Migas yang ditargetkan mendapat Rp900 Miliar tahun ini.
“Untuk triwulan pertama dapat 25 persennya dari Rp900 miliar itu, ketemu angka Rp225 miliar. Tapi akan habis, jika dikurangi lebih salur DBH Migas, bahkan minus,” pungkas Kepala Bapenda, Herry Sudjarwo.(rien)