SuaraBanyuurip.com -Â Ririn Wedia
Bojonegoro – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS) menyatakan, saat ini empat kabupaten yaitu, Gresik, Lamongan, Tuban, Bojonegoro, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih melakukan kajian keekonomian di Blok Tuban melalui konsultan independen.
“Masih dalam kajian, menurut saya hasil kajian tersebut membutuhkan waktu yang lama,” ujar Direktur Operasional PT BBS, Tonny Ade Irawan, kepada suarabanyuurip.com, Kamis (6/4/2017).
Disinggung persiapan materiil untuk menjadi operator minyak menggantikan Joint Operating Body Pertamina Petrochina east Java (JOB P-PEJ) yang akan berakhir pada 28 Februari 2018 mendatang, pihaknya mengaku belum tahu kemungkinannya seperti apa.
“Kalau anggaran yang dibutuhkan mencapai  ratusan miliar,” imbuhnya.
Oleh sebab itu, butuh perencanaan dan perhitungan yang tepat dalam mengelola Blok Tuban. Meski demikian, Tonny melanjutkan, masih ada harapan dari pendapatan 10 persen Participating Interest (PI) yang akan didapat Kabupaten Bojonegoro.
“Jadi untuk mengelola Blok Tuban bersama empat BUMD lainnya ini masih menunggu hasil kajian,” pungkasnya.
Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2015, permohonan kontrak pengelolaan Migas disampaikan paling lambat dua tahun, atau paling cepat sepuluh tahun sebelum kontrak berakhir. Dan penentuan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) dilakukan satu tahun sebelum kontrak berakhir.(rien)