SuaraBanyuurip.com – Ali Imron
Tuban – Memasuki kuaral kedua tahun 2017, masih ada 18 kecamatan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, belum mencairkan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rata-rata kendalanya pada proses adminitrasi ADD tahun sebelumnya.
“Kami selalu dorong setiap desa untuk menyelesaikan laporan sampai akhir bulan April 2017,” ujar Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Keluarga Berencana Tuban, Sugeng Purnomo, kepada suarabanyuurip.com, ketika ditemui di Kecamatan Kerek, Jumat (21/4/2017).
Sesuai catatan yang dimilikinya baru Kecamatan Senori, dan Kerek yang mencairkan ADD 2017. Hal ini membuktikan tataran Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat pemerintahan desa masih rendah.
Sejak tahun 2015 silam, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Keluarga Berencana telah memberikan sosialisasi aturan, maupun pelatihan tentang mekanisme penyusunan laporan ADD maupun Dana Desa (DD). Bagi pemerintah desa yang masih membutuhkan pendampingan, juga dipersilahkan untuk berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan.
“Ternyata sampai tahun ini masih banyak yang kesulitan menyusun laporan,” imbuh pria humanis ini.
Untuk mempercepat pelaporan, per tanggal 21 April 2017 ini, setiap desa bakal dipanggil ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Keluarga Berencana. Harapannya komunikasi struktural ini, mampu mengejar tahap pertama pelaporan tahap pertama sampai akhir bulan April ini.
Diketahui, dari 18 kecamatan yang belum mencairkan ADD ada sebagian yang menjadi sumber Migas. Diantaranya Kecamatan Soko, Rengel, dan Merakurak yang masuk WIlayah Kerja Pertambangan (WK) Blok Tuban. Ditambah Kecamatan Singgahan, Bangilan, dan Kenduruan masuk WKP Pertamina EP Asset 4.Â
Sementara ADD Kabupaten Tuban yang bersumber dari APBD tahun 2017 Rp 113 miliar, sedangkan tahun 2016 sebesar Rp 114 miliar. Penurunan ADD tersebut menyesuaikan jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima daerah. (aim)