SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro – Kontraktor pelaksana proyek rekayasa, pengadaan, dan konstruksi (Engineering, Procurement, and Constructions/EPC) 5 Lapangan Banyuurip, Blok Cepu, PT Hutama Karya (HK) mengaku tidak mendapatkan surat undangan dari Kepolisian Resort (Polres) Bojonegoro, Jawa Timur, terkait pertemuan dengan kontraktor lokal di wilayah Gayam untuk membahas tunggakan tagihan (invoice) di Aula Parama Satwika Mapolres setempat, Selasa (25/4/2017).
“Tidak ada undangan dari Polres atau pihak manapun,” ujar perwakilan PT HK, Alvin saat dihubungi suarabanyuurip.com melalui telephone.
Informasi yang dia terima secara lisan dan mendadak pada Selasa pagi. Sehingga pihaknya tidak bisa menghadiri karena jarak kantor dengan Polres sangat jauh.
“Kantor kami di Surabaya,” imbuhnya.
Pihaknya mengaku tidak mengetahui haisl pertemuan antara kontraktor lokal, EMCL, dan SKK Migas, seperti apa.
“Seharusnya kami diundang dalam pertemuan itu. Sehingga bisa kami jelaskan,” tegasnya.
Karena itu Alvin mengaku siap datang dan memberikan penjelasan alasan keterlambatan pembayaran invoice kepada semuanya apabila dilakukan pertemuan kedua.
Seperti diketahui, tagihan yang belum dibayar HK kepada sejumlah kontraktor lokal sebesar Rp2,9 miliar. Rinciannya, CV. Maharani sebesar Rp238.287.000, CV. Yogi Putra Rp329.800.000, CVJawa Ekspress Rp1.519.507.030, CV. CV. Sinergi Rp168.000.000, CV. Jati Mas Rp60 juta, CV. Mitra Kinasih Rp360 juta, CV. Candra Karisma Rp137 juta, dan CV. Prima Abdi Rp419 juta.
Kemudian PT Bumi Sentosa Dwi Agung sebesar Rp3.549. 787.706. PT Bumi Sentosa melakukan pekerjaan sewa alat berat dan truk tronton sejak tahun 2013 hingga 2016.
Dari total tagihan Rp21 miliar lebih, baru dibayar Rp21 miliar. Sehingga masih ada kekurangan pembayaran Rp3.549. 787.706. Tagihan ini di luar Rp2,9 miliar.(rien)