SuaraBanyuurip.com -Â Ali Imron
Tuban – Keterlibatan langsung lulusannya dalam proyek Kilang Tuban, Jawa Timur, ternyata bukan prioritas utama Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 3 Tuban. Sekolah ring 1 Semen Gresik di Kecamatan Merakurak ini, justru menangkap peluang lain dengan membuka jurusan teknik pendingin.
“Jurusan baru ini planingnya dibuka tahun 2018 mendatang,” ujar Kepala Sekolah SMKN 3 Tuban, Sucipto, kepada suarabanyuurip.com, Kamis (4/5/2017).
Latar belakang munculnya inovasi tersebut, karena secara geografis Tuban merupakan daerah pesisir. Sejalan dengan beroperasinya kilang, tentunya suhu udara bakal meningkat.
Disinilah keberadaan alat pendingin (AC), menjadi kebutuhan vital bagi siapapun. Melihat tenaga kerja yang terlibat pada tahap konstruksi kilang mencapai 40 sampai 50 ribu orang.
Hasil koordinasi dengan pengawas pendidikan Provinsi Jatim, ternyata rencana ini perlu direalisasikan. Dari 38 kabupaten/kota, teknik pendingin baru ada di SMK Gresik.
Kenapa tidak membuka teknik perminyakan saja, Sucipto mengaku, jurusan tersebut telah disepakati bersama dibuka di SMKN 1 Tuban. Tujuh manajemen yang telah sepakat yakni SMKN 1, SMKN 3, SMKN Jatirogo, SMK Taruna Jaya Prawira (TJP), SMK YPM 12, SMKN Tambakboyo, dan SMKN Palang.
“Fokus jurusan di satu SMK yang nanti menjadi nilai tawar terhadap Pertamina-Rosneft,” imbuh mantan Kepsek SMKN Rengel ini.
Penghitungannya proyek Kilang Tuban bukan hanya membutuhkan lulusan yang paham tentang perminyakan saja. Melainkan lulusan teknik permesinan, listrik juga memiliki peluang yang sama untuk berkompetisi.
Menyikapi hal demikian, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim di Tuban, Edy Sukarno, mendukung pembukaan jurusan teknik pendingin ini. Terobosan semacam ini memang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan pasar.
“Kalau lembaga pendidikan tidak punya nilai tawar terus bagaimana lulusannya,” jelasnya.
Sejak ada kabar proyek Kilang pengolahan minyak kapasitas 320 hingga 400 ribu barel per hari (bph), Edy terus berkoordinasi dengan berbagai pihak. Rekomendasi bagi Pemda harus segera ada kontrak kerja sama di bidang pendidikan.
“Kalau belum ada kontrak tentu sulit manata kesiapan pendidikan jelang proyek,” pungkasnya. (Aim)