SuaraBanyuurip.com -Â Ali Imron
Tuban – Menteri Sosial Republik Indonesia (Mensos RI), Khofifah Indar Parawansa menegaskan, separuh sisa Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) Non Tunai 2017 tuntas pada bulan Juni mendatang. Sekarang timnya sedang memonitor penyiapan infrastuktur, dan keagenan perbankan yang bakal melayani pencairan PKH.
“Bulan Juli infrastuktur harus 100 persen sehingga bulan Juni 21.809 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Tuban menerima bantuan Rp 6 juta,” ujar Menteri Khofifah, kepada suarabanyuurip.com, setelah Launching PKH Non Tunai di Pendapa Krida Manunggal Tuban, Senin (22/5/2017).
Sampai bulan Mei ini, PKH baru cair 50 persen dari total Rp 6 Juta. Harapannya setelah semua perangkat pencairan rampung, sisa Rp 3 juta Bansos dapat diterima KPM.
Lulusan Universitas Airlangga ini juga sedang uji coba setiap agen Bank. Apabila setiap agen sekarang hanya bisa melayani 150 KPM, kedepan harus bisa meluaskan layanan menjadi 300 KPM.
Pertimbangannya kalau jarak setiap KPM tidak terlalu jauh, otomatis perluasan akan dilakukan dengan pemetaan awal. Pada saat yang sama, Mensos sebenarnya juga sudah melakukan uji coba layanan gerak.
Pada tanggal 5 Mei 2017 lalu, Khofifah telah menyiapkan layanan gerak agen dengan EDCA (Electronic Data Capture) android. Semua data penerima PKH sudah terekam dalam EDCA Android. Keuntungannya apabila Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dimasukan dalam layanan gerak, maka nomor rekening KPM akan muncul.
“Maka layanan ini akan mendekatkan kepada KPM,” ujar Mensos ke-27 RI tersebut.
Untuk mempersempit jarak, Menteri kelahiran Surabaya ini juga menyiapkan layanan gerak dalam bentuk motor. Dimana bagian belakang motor akan dipasang box diisi Sembako, dan dijadikan langsung dengan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Sementara ini, layanan gerak motor di Jawa Timur hanya ada di Kabupaten Trenggalek sama Kota Malang. Untuk kabupaten/kota lainnya nantinya bakal menyesuaikan.
Perempuan yang mengambil S2 jurusan Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Indonesia (UI) ini, meminta KPM untuk memprioritaskan Bansos untuk pendidikan dan gizi anak. Jangan hanya menjelang Lebaran, dana yang ditransfer ke rekening disalahgunakan.
Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein, berharap Bansos PKH Non Tunai kali ini mampu mengurangi jumlah kemiskinan di Bumi Wali (Sebutan lain Tuban).
Dari 41.566 KPM Â di Tuban, saat ini baru 21.809 KPM yang siap menerima PKH Non Tunai. Mulai Kecamatan Soko, Semanding, Tuban, Plumpang, Palang, Rengel, Merakurak, dan Bancar.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Tuban, Nur Jannah berharap, pendamping PKH yang jumlahnya mencapai 165 orang ikut memantau penggunaan PKH.
Jangan sampai Bansos disalahgunakan, dan ujungnya memperparah tingkat kemiskinan.
“Semua pendamping sudah kami ajak komunikasi untuk mengawasi Bansos PKH,” sambung perempuan berkacamata tipis itu.
Data yang dihimpun dari Dinsos PPPA Tuban, jumlah PKH tunai di Jawa Timur mencapai 500.848 KPM dengan bantuan sebesar Rp 946.602.720.000. Sedangkan PKH non tunai ada 598.306 jiwa dengan anggaran Rp 3.130.789.340.000.
Bantuan Rastra 2.742.633 jiwa dengan anggaran Rp 3.761.795.422.800. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada 147.296 keluarga dengan anggaran Rp 194.430.720.000, sehingga total semuanya Rp 6.033.627.202.800. (Aim)