SuaraBanyuurip.com -Â Edi Supraeko
Bojonegoro – Sebagai pilot project program Open Government Partnership (OGP) tingkat dunia, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, terus mendorong semua desa di wilayahnya untuk menerapkan sistem keterbukaan.
Sejumlah riset dan evaluasi terus dilakukan untuk mengetahui implementasi keterbukaan yang dilaksanakan di tingkat pemerintah desa.
Seperti riset yang dilakukan Lembaga Swadaya Masyarakat Institute Development of Society (LSM IDFoS) di 12 desa sekitar Lapangan Banyuurip, Blok Cepu, di wilayah Kecamatan Gayam, Bojonegoro.
Penelitian yang didukungan ExxonMobil Cepu Limited (EMCL), operator migas Blok Cepu, itu hasilnya telah didiskusikan dengan pemangku kepentingan di tingkat desa di pendapa kecamatan pada Jumat (26/5/2017) lalu.
Hasilnya, semua desa telah menerapkan prinsip keterbukaan. Di antaranya semua desa di wilayah Kecamatan Gayam telah menampilkan anggaran desa dalam sebuah banner. Selain itu sebagian desa juga telah menampilkannya di website desa.
Perwakilan IDFoS, Joko Hadi Purnomo, menjelaskan, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, bukan hanya transparansi yang dibutuhkan. Melainkan juga harus akuntable, partisipatif dan inovafatif.
“Keempat faktor inilah yang menjadi prinsip OGP,” tegas Joko.
Diskusi Hasil Riset OGP Tingkat Desa yang dilaksanakan ini sebagai tindak lanjut program Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Desa (SID) yang sudah berjalan. Selain itu juga akan menjadi bahan penilaian keterbukaan di setiap desa di Kecamatan Gayam.
“Diskusi ini untuk menjaring masukan dari masyarakat, pemerintah desa maupun pemangku kepentingan di tingkat desa untuk mewujudkan keterbukaan berdasarkan empat faktor yang menjadi prinsip OGP,” ujar Joko.
Dengan begitu nantinya program-program yang dilaksanakan pemerintah desa melahirkan rasa kepedulian dari masyarakat untuk ikut serta mengawal, mengawasi, dan menyukseskannya.
Ketua Paguyuban Kepala Desa se Kecamatan Gayam, Sukono, mengapresisasi diskusi tersebut. Menurutnya, dengan diskusi semacam ini akan diketahui kekurangan-kekurangan yang ada di pemerintah desa selama ini dalam menerapkan keterbukaan.
“Sehingga kita bisa memperbaikinya untuk mencapai pemerintahan desa yang baik dan bersih,” ujar Kepala Desa Katur itu.
Diskusi hasil riset keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat tersebut dihadiri 60 peserta dari perwakilan 12 desa di Kecamatan Gayam.
Meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa, BPMD, tokoh masyarakat dan melibatkan beberapa pemuda karang taruna. Selain itu juga perwakilan dari EMCL dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Bojonegoro.(edi)