SuaraBanyuurip.com -Â Ali Imron
Tuban – Sampai dengan 2017, masih banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, menggunakan Liquified Petrolium Gas (LPG) subsidi 3 Kilogram (Kg). Padahal subsidi ini diperuntukan bagi masyarakat miskin.
Perihal itu diungkapkan pemilik pangkalan elpiji di Jalan Raya Blora, Kecamatan Kenduruan, Harmini (32). Selama ini penjualan LPG Brightgas 5 Kg belum berjalan maksimal.
“Masih banyak warga mampu termasuk PNS membeli LPG melon,” ujar Harmini, kepada suarabanyuurip.com, Sabtu (3/6/2017).
Alasannya harga LPG subsidi lebih terjangkau, dibanding elpiji 5,5 kg yang diecer Rp 65 ribu/tabung. Dari sekian pelanggannya, baru satu dan dua yang memilih LPG non subsidi, itupun dari kalangan warga swasta bukan PNS.
Perempuan murah senyum itu tak mau ambil pusing kondisi tersebut. Terpenting pasokan aman, dan harga dapat stabil. Sampai pekan kedua bulan Ramadan, pasokannya masih aman.
Diakuinya ada pengurangan jatah elpiji. Menurut wanita bergamis di toko seberang jalan itu menjelaskan, setiap minggu semestinya mendapat jatah 180 tabung. Pekan ini hanya mendapat 60 tabung.
“Banyak tanggal merah jadi stoknya kurang, waktunya dapat jatah tapi distributornya libur,” jelasnya.
Sementara pemilik pangkalan elpiji di depan pasar Jatirogo, Latif (38), juga mengeluhkan adanya pengurangan jatah LPG subsidi. Bertahun-tahun memang sudah menjadi tradisi, saat bulan puasa ada pengurangan jatah elpiji. Apalagi ketika mendekati lebaran, kelangkaan diprediksi akan terjadi.
Untuk stok elpiji yang diterimanya, awalnya mendapat jatah 300 tabung sebelum dikurangi menjadi 200 tabung setiap hari. Per tabung dijual ke pelanggan dengan harga Rp18.000 hingga Rp18.500.
“Semoga saat mendekati lebaran pasokan LPG tetap aman,” harapnya.
Sesuai data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Tuban, jumlah PNS secara keseluruhan mencapai 10.409 orang. Saat ini Pemkab masih kekurangan 5.000 PNS lagi.
Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perusahaan Daerah (PD) Aneka Tambang Tuban, Cucuk Dwi Sukwanto, membenarkan belum adanya instruksi langsung dari Bupati Fathul Huda terkait penggunaan LPG Nonsubsidi bagi PNS. Meskipun pihaknya juga menyetok Brightgas atau LPG berwarna pink.
“Belum ada kewajiban menggunakan LPG pink jadi banyak yang milih LPG melon,” sambungnya.
Kabid Perdagangan Diskoperindag Tuban, Bhismo Setya Adji, belum menjawab pesan singkat yang dilayangkan suarabanyuurip.com.
Perlu diketahui, pada 7 April 2017 lalu Pemkab Lamongan bersama Pertamina MOR V mencanangkan gerakan sadar subsidi LPG dengan sosialisasi penggunaan LPG Nonsubsidi bagi kalangan PNS. Kegiatan sadar penggunaan LPG nonsubsidi serupa juga digelar oleh Pemkab Bojonegoro pada 16 November 2016.
Pemkab Blora bersama PT Pertamina Area Pemasaran IV Jawa Bagian Tengah, juga telah melakukan sosialisasi produk Bright Gas kepada PNS-nya. Bahkan mulai awal 2017, PNS di Kabupaten Rembang diwajibkan menggunakan LPG Nonsubsidi. (Aim)