SuaraBanyuurip.com -Â Ali Imron
Tuban – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban, Jawa Timur, ingin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Kilang Tuban tidak memicu gejolak warga di sembilan desa  Kecamatan Jenu. Jangan sampai kasus penolakan pabrik semen di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, terulang kembali khususnya pada proyek kilang.
“Amdal harus digarap sesuai pola di Tuban dan kuncinya transparan,” ujar Ketua DPRD Tuban, Miyadi, kepada suarabanyuurip.com, ketika dikonfirmasi melalui teleponnya, Kamis (8/6/2017).
Informasi terakhir, sekarang Amdal kilang sedang dibahas di Surabaya bersama pihak terkait. Semoga dokumen tersebut cepat rampung. Sekaligus tanggung jawab Pertamina di lokasi kilang segera dilakukan.
Salah satunya pemberian tali asih/ganti rugi 779 petani di empat desa. Mulai Desa Wadung, Kaliuntu, Rawasan, dan Mentoso Kecamatan Jenu. Sesuai kesepakatan petani bakal memperoleh Rp20 juta untuk setiap hektar lahan.
“Hal ini juga perlu dipastikan supaya ratusan petani paham proses kilang sampai mana,” imbuh politisi partai PKB Tuban.
Disinggung penundaan jadwal operasi Kilang Tuban, Miyadi baru mendengar secara lisan. Untuk surat resmi maupun rapat bersama Pertamina belum ada.
Oleh karena itu, pihaknya meminta maaf apabila sekarang belum dapat bertindak. Untuk itu, bulan Juli mendatang DPRD bakal menjadwalkan kunjungan ke Pertamina Jakarta.
“Semoga nanti kami dapat alasan terkait penundaan proyek pengolahan minyak baru ini,” jelasnya.
Mundurnya waktu operasi ini, justru dinilai menjadi kesempatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk mempersiapkan segala yang berkaitan dengan kilang. Ada tiga yang perlu dilakukan yakni, membantu Pertamina menyelesaikan tali asih petani, menyiapkan tenaga kerja lokal pada proyek vital, dan persiapan layanan publik yang ada di Kecamatan Jenu.
“Ini harus dipersiapkan lebih dini supaya tidak terjadi gejolak,” terangnya.
Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Tuban, Budi Wiyana, membenarkan daerah belum menerima informasi penundaan operasi kilang. Hal ini karena semua kebijakan masih berada di tingkat pusat.
Untuk persiapan kilang, Pemkab masih melakukan validasi jumlah Naker. Baik produktif maupun non produktif. Data ini akan diberikan kepada Pertamina, untuk memudahkan dalam penyerapan pekerja.
“Masih validasi jumlah pekerja,” pungkasnya. (Aim)