SuaraBanyuurip.com -Â Ririn Wedia
Bojonegoro – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menyebutkan, dari target penerimaan dana bagi hasil minyak dan gas bumi (DBH Migas) sebesar Rp750,4 miliar, pada semester pertama baru menerima Rp123 miliar.
“Semester pertama baru masuk 16 persen dari target penerimaan,” kata Kepala Bapenda, Herry Sudjarwo, Jumat (9/6/2017).
Padahal, target penerimaan DBH Migas awalnya sebesar Rp900 miliar sudah berkurang banyak sampai pada angka Rp750,4 miliar. Bisa jadi, pada APBD-P 2017, penerimaan DBH Migas jumlahnya berkurang lagi.
“Menurunnya penerimaan DBH Migas dipengaruhi dua faktor,” tegasnya.
Dua faktor yang dimaksud adalah menurunnya harga minyak mentah dunia dan tingginya cost recovery di Lapangan Banyuurip, Blok Cepu yang harus dibayarkan pemerintah pusat dan berimbas pada DBH Migas.
“Selama harga minyak mentah jelek, dan cost recovery tinggi jangan pernah berharap lagi pada industri migas di Bojonegoro,” tukasnya.
Sementara itu, sampai saat ini pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum memberikan kepastian lebih salur DBH Migas tahun 2015 sebesar Rp550 miliar akan dipotong berapa kali.
“Kita maunya dibayar empat atau lima kali, tapi belum ada jawaban. Bisa jadi tahun ini langsung dipotong semua,” imbuhnya.
Jika demikian, APBD Kabupaten Bojonegoro dari total Rp3,306 triliun yang dipasang pada APBD 2017 bisa saja berkurang hingga Rp2 triliun. Jumlah ini sama dengan kabupaten lain yang tidak memiliki sumber daya minyak dan gas.
“Harapan kita satu-satunya ya Jambaran-Tiung Biru, yang bisa membantu dongkrak pendapatan. Itu saja belum jelas kapan mega proyek dimulai,” pungkasnya.(rien)