SuaraBanyuurip.com -Â Ririn Wedia
Bojonegoro – Bupati Bojonegoro, Jawa Timur, Suyoto, meminta kepada Presiden Joko Widodo melalui surat Nomor 970/687/412.304/2017 agar pemotongan lebih salur migas dilakukan dalam rentang waktu lima tahun. Sehingga tidak mempengaruhi kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Selain itu, bupati juga meminta agar tidak dilakukan pemotongan kelebihan salur DBH Migas pada triwulan III dan IV tahun anggaran 2017. Mengingat tahun ini selain telah dipotong pada triwulan I sebesar Rp147,5 miliar ditambah adanya beban hutang belanja tahun 2016 sebesar Rp141 miliar.
“Surat sudah dikirim hari Rabu lalu,” kata Bupati Suyoto, kepada Suarabanyuurip.com, melalui pesan whatsApp, Jumat (16/6/2017).
Permintaan yang dikirimkan kepada orang nomor satu di Indonesia tersebut bukan tanpa alasan. Berdasarkan perhitungan apabila dibandingkan antara penerimaan DBH minyak bumi pada tahun berjalan dikurangi lebih bayar maka sesungguhnya penerimaan riil DBH minyak bumi untuk Bojonegoro relatif kecil.
“Sedangkan disisi lain dengan alokasi DBH Migas yang besar mempengarhui perhitungan celah fiskal yang berakibat adanya penurunan DAU,” tegasnya.
Data yang dikirimkan kepada Presidin Joko Widodo pada tahun 2014 realisasi DBH Migas Rp628,2 miliar, lebih salur Rp152,2 miliar, penerimaan riil DBH Migas Rp476 miliar.
Tahun 2015, realisasi DBH Migas Rp770,1 miliar, lebih salur Rp549,5 miliar, penerimaan riil Rp220,6 miliar. Tahun 2016 realisasi DBH migas Rp660,6 miliar dan penerimaan riil Rp660 miliar karena tidak ada lebih salur.
Untuk lifting pada tahun 2014 prognosa minyak 23,2 juta barel, realisasi 20,8 juta barel, DAU Rp920,5 miliar. Tahun 2015, prognosa minyak 45,4 juta barel, realisasi 31,8 juta barel, DAU Rp895,9 miliar. Tahun 2016 prognosa minyak 65,9 juta barel, realsiasi 67,4 juta barel, DAU Rp949,1 miliar.
“Kami memahami bahwa perhitungan DBH ini menggunakan pendekatan “Base On Actual Revenue,” imbuhnya.
Namun, pemotongan lebih salur DBH minyak bumi tahun 2014 sebesar Rp152,2 miliar sudah dibebankan tahun 2016 dan 2017 dan tahun 2015 sebesar Rp549,5 miliar yang sesuai rencana akan diperhitungkan selama tiga tahun anggaran yakni tahun 2017,2018, dan 2019 sangat mempengaruhi kemmapuan APBD Kabupaten dalam membiayai pembangunan.(rien)