SuaraBanyuurip.com -Â Ali Imron
Tuban – Tak mau dianggap tertutup soal meningkatnya kemiskinan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Badan Pusat Statistik (BPS) akhirnya buka suara. Inflasi harga kebutuhan dasar rumah tangga, menjadi pemicu naiknya angka kemiskinan Tuban sebesar 0,06%.
“Naiknya harga kebutuhan pokok jelas berpengaruh terhadap kemiskinan,†ujar Kepala BPS Tuban, Prayogo, ketika ditemui suarabanyuurip.com, di kantornya Jalan Manunggal Tuban, Jumat (7/7/2017).
Pria yang telah 3,5 tahun bertugas di Bumi Wali (sebutan lain Tuban) ini hanya menjalankan tugas dari BPS pusat. Untuk mengukur kemiskinan, dia menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs appoarch).
Melalui pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dimana penduduk dikatakan miskin apabila, memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan.
“Pengeluaran sebesar Rp 295 ribu menjadi garis kemiskinan menurut Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas),†imbuh pria berkulit sawo matang ini panjang lebar.
Garis kemiskinan (GK) sendiri merupakan penjumlahan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Jika penduduk memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah GK dikategorikan penduduk miskin.
Sedangkan GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan, yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori perkapita sehari. Untuk paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, daging, susu, telur, sayur, buah, dll).
Untuk GKNM sendiri adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditasnya diwakili 51 komoditi di perkotaan, dan 47 jenis komoditi di pedesaan.
Selama ini metode sensus BPS Tuban digunakan skala Nasional. Keakuratannya valid, dan hasilnya bersifat makro. Apabila Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban ingin mengetahui data mikro dapat mengacu data Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) tahun 2015.
“Karena untuk PBDT ini dilakukan tiga tahun sekali,†jelasnya.
Setelah BPS menyerahkan data kemiskinan tahun 2016 sebesar 17,14%, Bupati Tuban, Fathul Huda tidak terkejut. Hal ini karena selama blusukannya, masih banyak momok kemiskinan di setiap kecamatan.
Dikonfrontir terpisah, Camat Soko, Suwito, masih proses validasi kemiskinan di wilayahnya yang memiliki cadangan Minyak dan Gas Bumi (Migas). Sejak tahun 2013 lalu, wilayah sekitar Lapangan Migas Mudi ini menempati kecamatan tertinggi kemiskinannya.
“Untuk angkanya nantinya jumlah Kepala Keluarga (KK) miskin dibagi jumlah KK kecamatan,†sambung mantan camat Grabagan ini.
Masih tingginya jumlah warga miskin juga mengejutkan Kepala Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Sukisno. Padahal banyak program pemberdayaan yang bersumber dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), maupun Corporate Social Responsibility (CSR) dari Joint Operating Body Pertamina-Petrochina East Java (JOB P-PEJ).
“Saya juga heran kenapa masih banyak warga Rahayu yang miskin,†keluh Kisno ketika ditemui di kediamannya.
Desa dengan penduduk 1.102 KK ini sejak lama menikmati hasil Migas. Sampai dengan medio 2017 ini, masih ada 526 KK miskin.
“KK yang miskin termasuk penerima Beras Sejahtera (Rastra), dan program Keluarga Harapan (PKH),†ungkapnya.
Masih tingginya kemiskinan di wilayahnya, membuat Wakil Bupati (Wabup) Tuban, Noor Nahar Hussein tak banyak berbuat. Kompleksnya kemiskinan di Bumi Wali, tidak dapat diselesaikan dengan perombakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Lagi-lagi SDM ya itu saja kalau kita mutasi,†kelitnya.
Sesuai kesepakatan, sebelum akhir tahun semua data kemiskinan harus terkumpul. Data tersebut bakal menjadi acuan menentukan anggaran pengentasan kemiskinan pada APBD 2018. (Aim)