SuaraBanyuurip.com -Â Ririn Wedia
Bojonegoro – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bojonegoro Institute (BI) menilai, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hasil Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) 2016, menunjukkan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, dari komoditi makanan, yang tertinggi adalah untuk pengeluaran membeli makanan dan minuman jadi, yaitu sebesar 26.80 persen.
“Lalu disusul pengeluaran untuk beli rokok sebesar 15.48 persen dari total rata-rata pengeluaran jenis makanan,” kata Direktur Bojonegoro Institute, Aw. Saiful Huda, kepada Suarabanyuurip.com, Sabtu (8/7/2017) kemarin.
“Pengeluaran untuk beli rokok, merupakan tertinggi kedua dari rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk Bojonegoro,” paparnya.
Bahkan menurut Awe, panggilan dia, kebutuhan pengeluaran untuk membeli rokok tersebut mengalahkan besaran pengeluaran untuk beli daging, telur dan susu.
“Kalau pengeluaran untuk beli daging 15 ribu, telur dan susu senilai 17 ribu, sedangkan untuk beli rokok sebesar 57 ribu per kapita per bulan,” jelas Awe membandingkan.
Adapun untuk rata-rata pengeluaran dari komoditi non-makanan, yang tertinggi adalah untuk pengeluaran perumahan dan pembelian fasilitas rumah tangga, yakni sebesar 52 persen. Lalu pengeluaran untuk keperluan dalam bentuk barang dan jasa, sebesar 24 persen dari total rata-rata pengeluaran.
“Besaran pengeluaran barang dan jasa sebesar 24 persen dari total pengeluaran non makanan. Pengeluaran barang dan jasa ini termasuk bidang pendidikan, kesehatan, hiburan dan lain sebagainya,” ujar Awe.
Menurut Awe, dari rata-rata pengeluaran komoditi makanan dan non makanan per kapita per bulan penduduk  Bojonegoro inilah dihitung standar kebutuhan dasar, dan menentukan Garis Kemiskinan. Dari Garis Kemiskinan ini selanjutnya dihitung berapa penduduk miskin Kabupaten Bojonegoro.
Oleh karenanya, agar kemiskinan di Bojonegoro selalu turun, maka pemerintah daerah harus berupaya untuk peningkatan kemampuan daya beli masyarakat, dan  termasuk juga berupaya agar harga kebutuhan masyarakat dapat terjangkau.
Peningkatan daya beli masyarakat, diantaranya dengan kebijakan peningkatan Sumber Daya Manusia, mendorong pertumbuhan industri kecil menengah, menekan tingkat pengangguran, perbaikan layanan publik, seperti kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Selain itu juga, upaya kebijakan untuk meningkatkan nilai tukar petani.
“Ini mengingat, penduduk Bojonegoro mayoritas masih bermata pencaharian di sektor pertanian, ” pungkas Awe.(rien)