SuaraBanyuurip.com -Â Ririn Wedia
Bojonegoro – Dalam pembacaan pemandangan umum terhadap nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2016 pada Rabu (13/7/2017) kemarin, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berharap Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diberikan kepada siswa SMA sederajat benar-benar tepat sasaran dari keluarga kurang mampu.
“Saat ini semua siswa menerima DAK, tak peduli itu anaknya pejabat atau anaknya orang kaya,” kata Sekretaris Fraksi PKB, Abdullah Umar.
Selain itu, terkait rencana rekruitmen perangkat desa yang cukup banyak jumlahnya, agar dipersiapkan dengan matang dan hindarkan segala bentuk permainan.
“Lakukan dengan cara transparan dan hindarkan dari segala bentuk permainan sekecil apapun,” tukasnya.
Sementara PDI Perjuangan sangat menyayangkan adanya pembangunan gedung Akademi Komunitas Negeri yang pembangunannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tahun 2016 tanpa melalui proses mekanisme yang benar dan tidak transparan.
“Ini merupakan Preseden buruk bagi sejarah penyusunan APBD pada masa mendatang,” tegas Ketua PDI-P, Budi Irawanto.
Pihaknya mengingatkan pemerintah kabupaten (Pemkab) akan mengupayakan tempat relokasi yang layak bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang telah digusur.
“Kami ingatkan dengan adanya pembangunan taman rajekwesi supaya memperhatikan para PKL lama yang dulu pernah memegang komitmen pemkab,” ucapnya.
Hal senada diungkapkan Partai Gerindra, agar persoalan PKL segera diselesaikan. “Persoalan ini harus segera dicarikan solusi dan jalan keluar yang baik karena menyangkut kehidupan ekonomi masyarakat,” tegas Ketua Fraksi Gerindra, Sally A.(rien)