SuaraBanyuurip.com -Â Ririn Wedia
Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, hari ini melakukan pertemuan dengan Pemerintah Desa (Pemdes) Ngampel, Kecamatan Kapas, dan operator Lapangan Sukowati, Blok Tuban, Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB P-PEJ) terkait status Tanah Kas Desa (TKD) yang digunakan sebagai akses jalan menuju sumur Pad B.
“Kita memfasilitasi masalah ini, agar JOB P-PEJ segera melaksanakan undang-undang no 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum,” kata Asisten I Bagian Hukum dan Pemerintahan, Djoko Lukito, saat ditemui di kantornya, Selasa (26/7/2017).
Dari keterangan yang diberikan kepada Suarabanyuurip.com, pihak JOB P-PEJ bersedia melakukan tukar guling tanah kas desa tersebut. Namun, masih menunggu kepastian dahulu dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
“JOB P-PEJ bersedia melakukan tukar guling, tapi masih harus dikoordinasikan dengan SKK Migas. Dan hal itu memang wajib dilakukan sesuai undang-undang,” tegasnya.
Selain itu, Djoko, meminta agar pemdes membuka kembali akses jalan tersebut yang sekarang ini masih ditutup paksa. Meski tidak menghambat kegiatan di Pad B, namun hal ini tidak pantas dilakukan.
“Ya kata Kepala Desa Ngampel tadi harus musyawarah dulu untuk membuka akses jalannya yang ditutup,” tukasnya.
Pria berkacamata minus ini meminta agar Pemdes Ngampel tidak khawatir dengan pembayaran sewa pemanfaatan TKD oleh JOB P-PEJ. Karena, nantinya tetap dilakukan pembayaran hanya saja bukan berbentuk sewa melainkan kompensasi.
Dikonfirmasi terpisah, Field Administration Superintendant JOB P-PEJ, Akbar Pradima, belum memberikan konfirmasinya. Pesan pendek yang dikirimkan suarabanyuurip.com hingga berita ini diturunkan belum mendapatkan jawaban.(rien)