SuaraBanyuurip.com -Â Ali Imron
Tuban – Naik turunnya penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas pada semester I 2017, membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, Jawa Timur, harus memutar otak mengatur peruntukannya dalam pembangunan daerah.
Catatan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah (DPPKAD) penurunan DBH minyak mencapai 41,42%, sedangkan gas bumi naik sebesar 2.664,37% dari target.
“Penyebabnya ada kurang dan lebih salur DBH dari Kemenkeu,†ujar Kabag Humas dan Protokol Setda Tuban, Agus Wijaya, kepada suarabanyuurip.com, ketika ditemui di ruang kerjanya, Rabu (26/7/2017).
Penurunan DBH minyak sebesar 41,24% di semester I ini, setara dengan Rp4.664.202.385. Â Dikarenakan DBH triwulan I 2017 tidak ditransfer. Waktu itu ada pemotongan dari pemerintah Pusat sebesar Rp6.643.979.000, karena tahun 2015 lalu ada lebih salur dana ke daerah.
Untuk kenaikan DBH gas bumi pada semester I sebesar 2.664,37%, setara dengan Rp4.354.500.775. Hal ini karena ada penerimaan kurang salur tahun 2016 lalu sebesar Rp4.250.886.275.
Sementara itu, realisasi DBH minyak bumi tahun 2016 kurang dari target Rp19.796.500.000. Perolehan DBH minyak Januari- Desember 2016 hanya 85,49% atau kurang Rp2.872.141.550.
Untuk perolehan DBH Gas Bumi melebihi target 2016 sebesar Rp464.350.000, karena ada penerimaan kurang salur tahun sebelumnya sebesar Rp526.577.877. Otomatis realisasinya sampai dengan bulan Desember mencapai Rp858.401.927. (Aim)