SuaraBanyuurip.com -Â Ririn Wedia
Bojonegoro – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Institute Development of Society (IDFoS) mendorong agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, menyediakan open data yang bisa diolah agar bisa dipublikasikan oleh media.
“Ketersediaan data bukan berbentuk pdf, tapi bisa langsung diolah,” kata Direktur IDFoS, Joko Hadi Purnomo, saat memberi materi di acara Forum Group Discussion (FGD) dengan tema peran media tentang keterbukaan data di Indonesia oleh AJI, di salah satu hotel dan restaurant beberapa waktu lalu.
Menurut Joko, ketersediaan data tersebut untuk memberi informasi ke publik guna mencegah korupsi. Sehingga, perlu akses untuk mempermudah media menggunakan data tanpa harus memindah data dan mengolah lagi.
“Ini namanya bukan open data, akan menjadi problem,” tandasnya.
Pihanyaknya mendorong data yang bisa diolah karena Open Government Partnership (OGP) terkait bagaimana data bisa diolah langsung. OGP terkait dengan hak paten yang harusnya bisa disebarluaskan.
“Dulu, pengalaman saya di Badan Pusat Statistik harus membeli buku yang berisi data. Setelah itu menulis ulang dan mengolah lagi,” imbuhnya.
Ketika data dibuka dan disebarluaskan, maka open data bisa mendorong keterbukaan pemerintah. Karena ada empat hal pendukung OGP diantaranya tranparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan inovasi.(rien)