SuaraBanyuurip.com -Â Ririn Wedia
Bojonegoro – Kepala Kanwil Kementerian Keuangan Dirjen Perbendaharaan Jawa Timur, R Wiwin Istanti yang mewakili Menteri Keuangan Sri Mulyani, mengatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, tahun ini prioritas utama pemerintah adalah penanggulangan kemiskinan.
“Tahun  2017 ini, angka kemiskinan ditargetkan turun sampai 7 (tujuh) persen,” tegas R Wiwin Istanti, saat memberi sambutan dalam acara peluncuran program Kredit Ultra Mikro di Desa Growok, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Senin (14/8/2017).
Target tersebut harus melibatkan banyak pihak, salah satunya bekerjasama dengan pemerintah daerah sehingga target pembangunan dapat tercapai.
Sehingga, tema hari ini adalah sinergi Kementerian dalam mengangkat ekonomi rakyat melalui inklusi keuangan.
Oleh sebab itu, koperasi memiliki peran penting mampu menjadi pengungkit perbaikan kesejahteraan masyarakat, sehingga melalui program Kredit Ultra Mikro ini bisa membantu masyarakat lebih mandiri dan meningkatkan ekonomi.
“Dengan kredit ultra mikro, pinjaman bisa diberikan maksimal Rp10 juta,” imbuhnya.
Program kredit ultra mikro ini bisa dilakukan semua koperasi selama memenuhi persyaratan yang ditentukan.
Program ultra mikro ini ditujukan bagi mereka yang akan merintis usaha. Sehingga, masyarakat bisa mandiri secara ekonomi.
Dia melanjutkan, di Indonesia masih ada sekira 44 juta pelaku usaha yang tidak terjangkau KUR.
Permasalahan tidak terjangkaunya program kredit usaha rakyat (KUR), kata dia, harus dimaklumi karena berbagai permasalahan di dalam perbankan. Sehingga, tidak bisa dengan mudah diakses masyarakat lapisan bawah.
Kebijakan program sebelumnya seperti KUR Â penyalurannya melalui perbankan, sementara kredit Ultra Mikro ini dari lembaga keuangan bukan bank. Selain itu, harus menggunakan sistem online.
Sementara itu, Bupati Bojonegoro, Jawa Timur, Suyoto, mentargetkan kedepan warga harus berani menolak program keluarga harapan (PKH), juga penyaluran beras sejahtera (rastra) karena suatu saat tidak butuh lagi.
Bukan tanpa alasan, Bupati Suyoto mengatakan hal itu agar warga mandiri seperti di Desa Selorejo, Kecamatan Baureno, yang saat ini sudah berani menolak bantuan. Tetapi berani untuk meminjam uang untuk mengembangkan industri kreatifnya.
“Oktober, mereka akan tolak program PKH dan Rastra,” pungkasnya.(rien)