SuaraBanyuurip.com -Â Ali Imron
Tuban - Penundaan operasi kilang New Grass Root Refinery (NGGR) Tuban sampai tahun 2024, menjadi kesempatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, Jawa Timur, untuk berbenah. Apabila perencanaannya lamban, tentu tragedi kelam di sekitar perusahaan tambang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beroperasi di Desa Sumberarum, Kecamatan Kerek bakal terulang.
“Pengalaman pahit waktu berdirinya industri tambang semen jangan terjadi lagi,†ujar juru bicara Fraksi Amanat Pembangunan DPRD Tuban, Achmad Husam, kepada suarabanyuurip.com, Selasa (15/8/2017).
Husam memamparkan, daerah yang menjadi lokasi industri besar tapi juga menjadi kawasan yang termiskin. Hal ini sungguh menyakitkan dan menyedihkan. Sudah semestinya bila pemerintah jangan hanya menunggu kabar dari Pertamina. Bangunlah komunikasi yang intens, supaya program mercusuar Nasional di Bumi Wali (sebutan lain Tuban) tak sia-sia.
“Keberadaan mega proyek ini harus disambut dengan segudang planing dan program kemasyarakatan yang berkelanjutan,†pintanya.
Merespon pandangan fraksi, Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein, telah menyiapkan lima langkah strategis untuk menghadapi mega proyek patungan Pertamina-Rosneft Oil Company.
Pertama, mengidentifikasi angkatan kerja/calon tenaga kerja produktif di wilayah terdampak pada sembilan desa meliputi, Desa Kaliuntu, Beji, Wadung, Rawasan, Mentoso, Remen, Tasikharjo, Sumurgeneng, dan Purworejo, Kecamatan Jenu.
Kedua, penyiapan tenaga kerja yang siap pakai berbasis kompetensi. Melalui pelaksanaan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi yang dikhususkan pada pelatihan kebutuhan industri.
Sekaligus pengiriman diklat melalui program bantuan diklat untuk masyarakat, yang bertempat tinggal di daerah sekitar penghasil oleh Pusat Pengembangan SDM Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM di Cepu.
Ketiga, melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak Pertamina-Rosneft terkait kebutuhan tenaga kerja. Keempat, mendata SMA/SMK di wilayah Kecamatan Jenu yang berprestasi untuk mendapatkan beasiswa dari Pertamina-Rosneft untuk melanjutkan pendidkan ke jenjang selanjutnya.
Kelima, mengembangkan sektor kewirausahaan di sektor wilayah terdampak untuk memberikan penguatan ekonomi masyarakat setempat.
“Strategi ini bakal menjadi acuan pemerintah untuk menyambut Kilang NGRR Tuban,†tegas politisi PKB Tuban ini panjang lebar.
Beberapa waktu lalu, Sekretaris Daerah (Sekda) Tuban, Budi Wiyana menambahkan informasi sementara Groundbreaking kilang akan dilakukan di bulan September mendatang.
Sampai sekarang, kebijakan kilang NGGR Tuban masih berada ditangan pusat. Tentunya penundaan operasi kilang dua tahun dari jadwal awal tahun 2022, tidak berdampak pada persiapan di daerah.
Buktinya tim studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) kilang terus mengejar target finishing dokumen. Hanya soal tali asih 779 petani di empat desa Kecamatan Jenu, yang belum ada kepastian kapan dananya ditranfer ke rekening petani.
Penundaan operasi kilang bukan hanya NGGR Tuban, melainkan ada kilang yang bernasib sama. Mulai RDMP Cilacap yang awalnya on stream 2021 akhirnya digeser ke 2023. RDMP Balikpapan semula target on 2020 mundur 2021, RDMP Balong ditarget 2021, GRR Bontang ditarget on 2023.
“Hal ini membuktikan problem bukan ada di daerah tapi masih di pusat,” pungkas mantan Kepala Bappeda Tuban. (Aim)