SuaraBanyuurip.com -Â Ahmad Sampurno
Blora – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Blora, Iffah Herwatri, mempertanyakan langkah eksekutif dalam melakukan normalisasi Kali Balun, yang harus mengorbankan permukiman warga sekitar bantaran Kali Balun (red-dianggap warga sebagai selokan) tersebut. Pasalnya, dalam normalisasi tersebut, terkesan hanya setengah hati.Â
Terbukti, masih banyak pemukiman yang berdiri sepanjang bantaran tersebut dan tembok milik pengusaha-pun masih berdiri tegak tidak tersentuh. Padahal, tembok tersebut berdiri tepat diatas tanggul. Terlihat pula, tempat aliran air tersebut tampak menyempit di hilir (red-timur) jika dilihat dari arah lokasi penggusuran. Tampak, bangunan rumah warga yang menyebabkan penyempitan selokan tersebut.
“Saya setuju dengan pemerintah yang bertujuan untuk menata Cepu. Tapi, kalau menyelesaikan masalah, jangan meninggalkan masalah baru,†ungkapnya, saat mengunjungi warga korban penggusuran, Kamis (17/8/2017) kemarin.
Jika ingin melakukan normalisasi, lanjut dia, seharusnya dilakukan dari hulu hingga hilir. “Tidak tepat ditengah-tengah seperti ini, dengan membiarkan lokasi hulu dan hilir menyempit dan hanya melakukan pengerukan ditengah-tengah,†ujar politisi asal Cepu ini.
Ketua tim advokasi korban penggusuran rakyat Balun-Cepu, Darda Syahrizal, menyatakan ketidaksepakatannya, jika tempat aliran air itu disebut anak sungai. “Tidak sepakat jika kali balun itu disebut anak sungai,†ujarnya. Dia menganggap aliran air itu hanyalah drainase atau selokan.
Pihaknya mempertanyakan alasan pemerintah melakukan pelebaran drainase justru dari tengah. “Harusnya dari hulu ke hilir. Dari atas ke tengah (red-pemukiman warga) baru ke bawah (red-arah bengawan solo),†terangnya.
Darda, sapaan akrabnya, juga mempertanyakan, alasan pemerintah menggusur rumah-rumah warga. “Tapi bangunan-bangunan besar diseberang rumah warga tidak terkena dampak. Kenapa rumah rakyat miskin yang jadi korban,†tandasnya. (ams)