SuaraBanyuurip.com -Â Ririn Wedia
Bojonegoro – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menyampaikan, dengan adanya pemotongan Dana Bagi Hasil Migas Triwulan ke III tahun 2017 Â sebesar Rp 147 Miliar maka dipastikan penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) mengalami penurunan.
“Penurunan ADD sudah pasti ada, tapi sampai berapa persen masih dirapatkan oleh tim anggaran Pemkab Bojonegoro,” kata Kasi Keuangan dan Aset Desa, DPMPD, Haris Efendi, saat ditemui suarabanyuurip.com di kantornya, Kamis (31/8/2017) kemarin.
Sebelum tim anggaran memastikan berapa persen jumlah penurunan ADD, maka pencairan tahap II yang seharusnya dilakukan Agustus ini harus ditunda. Selain itu, dari 28 kecamatan baru 15 kecamatan yang baru mengajukan proposal.
“Lima belas proposal itu masih kita verifikasi,” tukasnya.
Disinggung apakah pengurangan ADD tahap ke II sekarang ini berpengaruh pada penerimaan gaji dan tunjangan bagi perangkat desa, pria yang pernah ditugaskan di Dinas Lingkungan Hidup ini mengaku belum tahu pasti.
“Tapi yang jelas, untuk gaji dan tunjangan sudah disusun dalam APBDes,” tandasnya.
Untuk pencairan ADD yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahap pertama tahun 2017 sudah disalurkan sebesar 50 persen, tahap kedua 25 persen, tahap ketiga 25 persen. Sedangkan dari data yang didapat, total penerimaan ADD pada APBD induk 2017 di 412 desa adalah sebesar Rp179.157.550.000.(rien)Â