SuaraBanyuurip.com -Â Ali Imron
Tuban – Bupati Tuban, Jawa Timur, Fathul Huda, melalui wakilnya, Noor Nahar Hussein, telah mengeluarkan status darurat kekeringan dan kebakaran hutan di wilayahnya. Pada surat pernyataan nomor 365/4599/414.204/2017, status ini bakal berlangsung hingga akhir bulan September 2017.
“Pos tanggap darurat bencana kekeringan Tuban terpadu mulai aktif per tanggal 28 Agustus,” ujar Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein, melalui salinan surat yang diterima suarabanyuurip.com, Sabtu (9/9/2017).
Dihimbau semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan stakeholder terkait, untuk berkoordinasi dan sinergi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Untuk masa status darurat ini, dapat diperpanjang ataupun diperpendek tergantung kebutuhan dan penanganan di lapangan.
Pernyataan ini dibenarkan oleh Kepala BPBD Tuban, Joko Ludiono. Dimohon bantuan sekaligus dukungan temen media, agar tidak muncul salah tafsir dan tidak muncul juga suasana seolah olah menakutkan.
Surat Pernyataan (SP) Bupati Tuban sebagai bentuk atensi Pemda terhadap kekeringan, yang sebagian berdampak di Tuban. Sekalipun tidak seluruh kecamatan di Tuban terdampak.
SP tersebut diterbitkan sebagai tindaknlanjut adanya laporan kejadian, laporan yang terdampak, laporan kebutuhan, dan laporan kerugian dan kerusakan dari kecamatan. SP ini juga merupakan fase yang harus dilalui, dalam penanggulangan bencana sesuai Permendagri 21 maupun Perka BNPB no 10a.
SP ini juga sebagai pintu penggunaan anggaran tidak terduga, seandainya dibutuhkan kabupaten atau provinsi atau DSP BNPB Jakarta. Sekalipun di Pemkab Tuban sendiri melalui anggaran APBD 2017 sudah dianggarkan, dan kalau dihitung cukup.
“Prediksi BMKG curah hujan di Jatim pada kisaran 0-20 mm dan Tuban ikut terdampak,” terang Joko.
Status darurat kekeringan dan kebakaran hutan ini terbukti dengan banyaknya kasus kebakaran di Alas Pakah, Desa Gesing, Kecamatan Semanding, maupun di Kecamatan Widang.
Sedangkan untuk update data terdampak kekeringan di Kabupaten Tuban Bulan Agustus sampai dengan Bulan September Tahun 2017 meliputi, 7 Kecamatan, 26 Desa, 37 Dusun. Sedangkan yang berpotensi ada di 8 Kecamatan, 36 Desa, 47 Dusun.
Kecamatan Parengan di Desa Pacing, Brangkal, dan Sukoharjo. Kecamatan Grabagan ada Desa Ngandong, dan Grabagan. Kecamatan Semanding ada Desa Prunggahan Kulon, Sembungrejo, Genaharjo, Jadi, dan Gesing. Kecamatan Senori ada Desa Sidoharjo, Sendang, Jatisari, Medalem, Kaligede, Wanglukulon, Wangluwetan, Leran, dan Rayung.
Kecamatan Bangilan ada Desa Klakeh, dan Kedungjambangan. Kecamatan Montong ada Desa Nguluhan, Talangkembar, Manjung, Bringin, Maindu, dan Guwoterus. Kecamatan Kerek ada Desa Sidonganti, Gaji, Trantang, Tengger Wetan, dan Gemulung.
“Yang potensi kekeringan di Kecamatan Soko mulai Desa Klumpit, Jati, Jegulo, Pandangagung, dan Tluwe,” jelas Joko.
Dalam keterangan resminya, Deputi Bidang Klimatologi, Prabowo R. Mulyon menyatakan pada akhir Oktober-November 2017, 76% wilayah Indonesia masuk awal musim hujan. Awal musim hujan 2017/18 di sebagian besar daerah diprakirakan mulai akhir Oktober – November 2017 sebanyak 260 ZOM (76.0%), dan mengalami puncak musim hujan pada Desember 2017-Februari 2018.
“Pada bulan ini sebagian besar pulau Jawa bisa dikatakan sedang mengalami puncak musim kemarau,” sambungnya.
Saat ini sekitar 86% wilayah Indonesia sudah masuk musim kemarau. Sedangkan 14% masih banyak terjadi hujan. Beberapa wilayah seperti Sumatera bagian selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan bagian Selatan, Jawa bagian Tengah, Jawa Tengah, Jawa bagian Timur, Jawa Timur, dan Papua memasuki awal musim hujan Oktober-November 2017.
Sementara untuk wilayah Maluku bagian Tengah, mengalami curah hujan rendah pada bulan Oktober-November.(Aim)