SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro – Rencana pembangunan dry port (pelabuhan daratan) untuk menghadapi era industrialisasi minyak dan gas bumi (Migas) di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, dipastikan tidak bisa terealisasi dalam waktu dekat. Gara-garanya Bojonegoro tidak memiliki cukup uang karena harus membayar lebih salur dana bagi hasil migas Rp500 milyar kepada pemerintah pusat.Â
“Saya pesimis dry port ini bisa terwujud,†kata Kepala Dinas Perhubungan Bojonegoro, Iskandar kepada suarabanyuurip.com, Sabtu (9/9/2017).
Iskandar menjelaskan penyebab utama tidak terlaksananya rencana pembangunan dry port dalam waktu dekat ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro harus melakukan efisiensi anggaran akibat menurunnya DBH Migas karena untuk membayar lebih salur, dan rendahnya harga minyak dunia.
“Bisa jadi di dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara  2018 nanti, anggaran untuk dryport tidak disetujui karena ada efisiensi,†ungkapnya.
Padahal pihaknya sudah melakukan feasibility study (studi kelayakan), dan berupaya menuntaskan pembebasan lahan seluas 1,5 hektar dari 3 hektar lebih yang dibutuhkan untuk pembangunan dry port.Â
“Kalau tanya kelanjutannya bagaimana dan seperti apa tanya ke Bupati saja ya,†saran Iskandar.
Untuk kebutuhan pembebasan lahan ini diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp 9 miliar. Pembangunan dry port ini diharapkan membantu distribusi barang untuk wilayah Bojonegoro dengan adanya Lapangan Banyuurip, Blok Cepu dan unitisasi gas di Jambaran-Tiung Biru.(rien)