SuaraBanyuurip.com -Â Ririn Wedia
Bojonegoro – Puluhan Kepala Desa di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Jumat (03/11/2017). Kedatangan mereka untuk mengadukan beberapa permasalahan terkait pelaksanaan tes perangkat desa.
Kepala Desa Sedahkidul, Kecamatan Purwosari, Choirul Huda, saat mengawali aduannya, menyayangkan adanya pemberitaan di salah satu media cetak tanpa ada konfirmasi dari pihak desa.
“Saya prihatin dengan adanya pernyataan di media bahwa koreksi manual tidak bisa dilakukan sesuai aturan Perda maupun Perbup, tapi dengan scanner,” ujarnya.
Tapi, didalam berita tersebut tidak ditulis Perda atau Perbup nomor berapa dan pasal berapa. Selain itu, tidak ada keberimbangan berita dengan mengklarifikasi kepada Pemerintah Desa.
“Kita juga menyampaikan, sepakat untuk mengawal pelaksanaan tes perangkat desa terkait dengan oknum-oknum tidak hanya Bupati dan Kepolisian,” tegasnya.
Pihaknya mewakili sebagian besar Kepala Desa ingin mengklarifikasi terkait kewenangan beberapa pihak dalam konteks pengisian perangkat. Disini ada tim kabupaten, tim desa, dan ada pihak ketiga.
“Setelah kami menerima laporan dari tim desa, kami mengalami beberapa kejanggalan,” imbuhnya.
Oleh sebab itu, sebelum melakukan tahapan selanjutnya yakni konsultasi dengan Camat, diharapkan Komisi A bisa membantu mengklarifikasi tim kabupaten dan pihak ketiga.
Terkait rekomendasi, bisa diterima dan bisa ditolak. Jadi jangan sampai berkesan ketika diajukan hanya rekomendasi yang diterima. Analisa diterima dan tidaknya rekomendasi itu adalah kewenangan Camat.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi A, Anam Warsito, mengaku akan segera menjadwalkan rapat kembali dengan menghadirkan pihak-pihak terkait seperti tim Kabupaten maupun UNNES.
“Senin depan kita hadirkan untuk mengklarifikasinya,” pungkasnya.(rien)