Masyarakat Dipersilahkan Laporkan Anggota Tak Netral

SuaraBanyuurip.com - Ahmad Sampurno

Blora -  Kepolisian Resort (Polres) Blora, Jawa Tengah, mempersilahkan masyarakat atau Pengawas Pemilu (Panwalu) untuk melaporkan anggotanya jika bersikap tidak netral atau mendukung salah satu peserta pemilu.

“Asalkan ada bukti yang jelas, silahkan saja lapor untuk yang bertugas di polsek langsung saja laporkan Kapolsek,” ujar Kapolres Blora, AKBP Saptono melalui Kabag Ops Kompol Zuwono, Jum’at (10/11/2017).

Dia menegaskan, dalam penindakannya nanti ada mekanisme tersendiri untuk melakukan proses. Yang jelas, kata dia, harus ada bukti pendukung yang kuat jangan sampai menyampaikan informasi tidak benar.

“Khusus pemilu yang terpenting adalah semua pihak bisa saling berkoordinasi sehingga tercipta iklim kondusif dalam setiap pelaksanaan pemilu,” terangnya saat menjadi narasumber dalam rapat koordinasi (Rakor) Stakeholder Pemilu yang diadakan oleh Panwaskab Blora di ruang pertemuan disalah satu hotel di Blora.

Hal yang sama dikatakan oleh Dandim 0721/Blora Letkol Inf Susilo melalui Pasiter Kapten Inf Surana, yang juga akan bersikap tegas jika ada personelnya ikut dalam dukung-mendukung dalam pilgub ataupun pileg, dan pilpres nantinya.

“Sudah ada mekanisme, maka dari itu kerjasama dengan semua pihak khususnya panwas akan sangat penting,” kata Kapten Inf Surana.

Sementara, Anggota Panwaskab Blora Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Sugie Rusyono, menjelaskan, kalau Panwas  nanti akan mengawasi netralistas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri. Khusus TNI dan Polri ini merupakan tugas baru, lantaran pada pemilu sebelumnya hanya ASN yang diawasi.

“Sesuai amanat Undang-Undang (UU) nomer 7 tahun 2017 tentang Pemilu dalam pasal 39 huruf F jelas disebutkan kalau Bawaslu mengawasi netralitas ASN, TNI dan Polri ini merupakan tantangan tersendiri, karena TNI dan Polri harus  kami awasi,” ujarnya.

Menurutnya, kalau untuk ASN hal itu tidak masalah, lantaran sudah biasa melakukannya, tetapi kepada TNI dan Polisi tentu akan menjadi tugas yang tidak mudah. Selama ini dalam melaksanakan tugas selalu berkoordinasi bersama dengan TNI dan Polri sekaligus sebagai Stakeholder.

Alumnus Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang ini, menjelaskan, bahwa rakor stakeholder yang dilaksanakan dalam rangka menyinergikan dan menyelaraskan visi yang sama dalam menyongsong pelaksanaan Pilgub dan Pemilu.(ams)