SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro –Bupati Bojonegoro, Jawa Timur, Suyoto mendukung sistem Joint Operating (JO) yang dipakai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS) dengan PT Bangun Sarana Baja (BSB) dalam sewa tanah fasilitas produksi pertama (eraly production facility/EPF) Banyuurip, Blok Cepu.Â
Alasan Suyoto pada waktu itu BBS tidak memiliki modal. Selain itu dalam kerja sama tersebut PT BBS tidak mengeluarkan modal apapun, namun tetap mendapat keuntungan 25 persen dari hasil sewa tersebut.
“Kalau diberi laba 25 persen itu ya lumayan cukup. Soalnya BBS tidak ngapa-ngapain,” kata Bupati Bojonegoro, Suyoto, kepada suarabanyuurip.com, Senin (20/11/2017).
Baca Juga :Â
Lahan EPF Blok Cepu Milik Pemkab Bojonegoro
Komisi A Kaji Nilai Sewa EPF Blok Cepu
Pemdes Gayam Tak Miliki Dokumen Kontrak Sewa EPF
Forkomas Ba-Ja : KPK Harus Usut Sewa Tanah EPF Blok Cepu.
Sebut BSB Belum Bayar Fee Sewa EPF Blok Cepu
Sistem JO tersebut dipakai untuk sewa lahan EPF Banyuurip seluas 19 hekter lebih mulai tahun 2008 hingga 2015. Menurut dia, berapapun keuntungan yang didapat BBS, merupakan ranah bisnis to bisnis dengan rekanannya.Â
“Kami tetap mendukung semua langkah yang dilakukan oleh BUMD dalam rangka meningkatkan pendapatan mereka,” imbuhnya.
Dikonfirmasi terpisah, Direktur PT BBS, Tonny Ade Irawan membenarkan kalau BUMD mendapatkan 25% keuntungan dari sewa lahan EPF.Â
“Yang jelas kita dapat 25 persen keuntungan bersih. Kita tidak modal apa apa. Lahannya juga milik mitra,” ungkap Tonny.Â
Terkait dengan pembayaran pihak ketiga ke PT BBS, pihaknya akan melakukan pengecekan apakah sudah dibayar atau belum atas komitmen.Â
“Tapi seingat saya sudah tidak ada tanggungan yang berkaitan dengan sewa tanah EPF. Karena sewa itu murni bisnis to bisnis dan sudah selesai semua hak dan kewajibannya baik mitra maupun kami,” tegas Tonny.(rien)