SuaraBanyuurip.com -Â Ali Imron
Tuban -Â Sulitnya membebaskan lahan untuk kebutuhan industri tambang di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, membuat pemerintah daerah tak ingin dituding menghambat investasi. Karena Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban hanya bisa membantu investor dalam sosialisasi, dan tidak bisa ikut campur tangan perihal harga lahan.
Diantara proyek besar yang mandek dipenghujung 2017, mulai Kilang NGRR Tuban, PT Abadi Cement, dan PT Unimen Indonesia.
“Sejak dulu proyek besar di Tuban pasti membebaskan lahan,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Tuban, Budi Wiyana, kepada suarabanyuurip.com, saat ditemui di Pendapa Krida Manunggal Tuban beberapa waktu lalu.
Budi memaparkan, rencananya pabrik Abadi Cement membutuhkan lahan seluas 98,8 hektar. Jumlah tersebut rancangannya 72,87 hektar sebagai lahan terbangun, dan 25,93 hektar untuk lahan terbuka. Kepemilikannya 13 hektar lahan milik warga Desa Senori, Kecamatan Merakurak sisanya milik Perhutani.
Abadi Cement sendiri, menargetkan produksi semen atau klinker 4 juta ton per tahun per satu jalur produksi. Produksi beton atau mortar siap pakai berkapasitas 2 juta ton per tahun per jalur produksi. Selain itu, perusahaan akan mengoperasikan Cement Grinding Plant, Cement Packing Plant, Cement Silo, Jetty dan sarana penunjang produksi lainnya.
“Saat ini belum ada kecocokan harga dengan pemilik lahan,” terang mantan Kepala Bappeda Tuban.
Sedangkan untuk PT Unimene Indonesia, baru mulai menyosialisasikan studi analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) di wilayah sasaran proyek pembangunan. Diprakirakan pabrik ini, menggunakan lahan seluas 729,2 hektar.
Delapan desa yang masuk ring 1, meliputi Desa Sotang, Desa Pulogede, Desa Gadon, Desa Cokrowati, Desa Klutuk, Desa Mander, di Kecamatan Tambakboyo. Lainnya Desa Wolutengah, dan Desa Kedungrejo di Kecamatan Kerek.
Proyek terakhir yang masih alot dengan pemilik lahan yakni Kilang Tuban, dengan kapasitas produksi minyak 300 ribu barel per hari (bph). Proyek yang menggunakan lahan milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) seluas 326.297 Hektar (Ha), itu digarap oleh 779 orang.
“Sekarang alot pembebasan lahan 219 hektar,” jelas Budi.
Dalam hal ini, Pemkab Tuban hanya bisa mebantu investor dalam sosialisasi. Untuk kesepakatan harga lahan, Budi tidak bisa ikut campur. Kuncinya komunikasi yang baik, supaya warga ihklas melepaskan lahannya.
“Tinggal bagaimana keahlian tim investor untuk mendapatkan dukungan pemilik lahan,” pungkasnya.(Aim)