SuaraBanyuurip.com -Â Ririn Wedia
Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil untuk transparansi dan akuntabilitas tata kelola sumber daya ekstratif migas, pertambangan, dan mineral, Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mengundang sejumlah media dan jurnalis nasional untuk membahas catatan akhir tahun dan evalusai kinerja 3 tahun Jokowi-JK dan DPR RI di sektor energi dan sumber daya mineral di Jalan HOS Cokroaminoto Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat (22/12/2017).
Koordinator Nasional, Maryati Abdullah, mengatakan, di tahun ketiga pemerintahan Jokowi-JK, masih ada sejumlah pekerjaan rumah di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral yang belum terselesaikan.
“Hal ini terlihat misalnya dalam target pemenuhan kebutuhan energi nasional, pemerintah belum serius dalam mencapai target program listrik 25.000 MW,” ujarnya kepada Suarabanyuurip.com seperti yang terlampir dalam undangan.
Sementara di sektor minerba, proses renegosiasi Kontrak Karya masih berlarut-larut dan berlangsung tidak transparan. Selain itu, banyak perusahaan tambang yang tidak melakukan reklamasi dan pasca tambang, sehingga merenggut nyawa 27 anak yang tenggelam di lubang tambang.
“Adapun di sektor migas, perubahan skema cost recovery ke gross split belum berhasil mendorong investasi hulu migas menjadi lebih baik,” lanjutnya.
Di sisi lain proses penyusunan Rencana Undang-Undang (RUU) Minyak dan Gas Bumi (Migas) juga masih jalan di tempat. Walaupun RUU Migas masuk dalam prioritas legislasi nasional (prolegnas), saat ini RUU Migas masih berada di Baleg dan menunggu proses pembahasan selanjutnya.
“Oleh karenanya, untuk mendorong kinerja pemerintah dan DPR di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, PWYP Indonesia menyelenggarakan Diskusi Media hari ini,” tandasnya.(rien)