SuaraBanyuurip.com -Â Samian Sasongko
Bojonegoro – Pemerintah Desa (Pemdes) Gayam, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, tidak setuju jika Pemerintah Pusat mengambil kebijakan mengimpor beras menjelang petani panen raya. Kebijakan itu tentu akan membuat petani hancur. Karena akan sangat mempengaruhi harga gabah di tingkat petani.
“Kami sangat tidak setuju dan menolak kebijakan pemerintah mengimpor beras,” kata Kepala Desa (Kades) Gayam, Winto, kepada suarabanyuurip.com, Senin (15/1/2018).
Kades ring satu Lapangan minyak Banyuurip, Blok Cepu ini menjelaskan, panen raya padi khususnya di petani Desa Gayam diperkirakan antara bulan Februari sampai dengan Maret ini, jika ada impor beras sangat mungkin harga gabah ditingkat petani Desa Gayam akan anjlok.
“Kasihan petani kalau harga hasil panen anjlok. Pasti mereka akan merugi,” jelasnya.
Apalagi dalam setahun panen padi hanya sekali karena lahan pertanian di desa mayoritas adalah tadah hujan.
Winto menyarankan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Bojonegoro dan badan urusan logistik (Bulog) harusnya bisa mengawal harga gabah ditingkat petani, harus dikawal harga pembelian pemerintah (HPP) gabah ditingkat petani.
“Disperindag dan Bulog harus bisa mengawal harga gabah minimal sesuai dengan Inpres No. 5 Tahun 2015 dan Permentan No. 03 Tahun 2017,” pungkasnya.
“Selama garap sawah modalnya tidak sedikit, misal beli pupuk saja sudah mahal belum kebutuhan lainnya. Jika pemerintah mau impor beras disaat petani mau panen sama halnya petani dibunuh sendiri oleh pemerintah,” sambung petani Gayam, Kustam.(sam)