SuaraBanyuurip.com -Â Ali Imron
Tuban – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Tuban, Jawa Timur, menuding Bupati Tuban, Fathul Huda, dan wakilnya Noor Nahar Hussein anti kritik. Hal ini terbukti sejak kepemimpinannya di tahun 2011, Bupati tak pernah menemui mahasiswa yang menyampaikan aspirasi langsung.
“Bupati Tuban sangat anti kritik,†ujar Ketua PMII Cabang Tuban, Habib Mustofa, kepada suarabanyuurip.com, usai aksi penolakan impor beras di depan kantor Pemkab Tuban Jalan Kartini Nomor 2 Tuban, Jumat (26/1/2018).
Sejak Bupati asal Kecamatan Montong memimpin Bumi Wali (sebutan lain Tuban), PMII gencar melakukan aksi dengan tujuan roda pemerintahan berjalan baik. Berkali-kali mahasiswa turun jalan, hanya perwakilan Pemkab yang menemui.
Bukti inilah yang harus diperhatikan oleh semua pihak. Pemkab Tuban selama tujuh tahun terakhir otoriter dan enggan dikritik. Padahal, sejatinya mahasiswa demo hanya menginginkan Tuban sejahtera dan tidak terkesan angkuh.
“Kalau perwakilan jelas hanya janji dan janji yang diberikan,†tegas pemuda asal Desa Karangagung, Kecamatan Palang itu.
PMII berharap Pemkab Tuban memiliki sikap tegas, ketika ada kebijakan pusat yang tidak pro rakyat. Salah satunya kebijakan rencana impor beras di awal 2018 ini.
“Rakyat butuh bukti kalau Bupati pro petani bukan sekedar janji,†pintanya.
Menyikapi tudingan mahasiswa PMII Tuban, Kabag Humas dan Protokol Setda Tuban, Rohman Ubaid, menampik jika Bupati Tuban anti kritik. Adalah suatu yang lazim sekiranya dilakukan pembagian, dan pemilahan tugas dalam management kepemimpinan tata kelola pemerintahan atau kelembagaan lainnya.
“Ada perwakilan itu lazim,†pungkas mantan Camat Jenu itu.(Aim)