SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro – Kantor Wilayah Jawa Timur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memberikan beberapa catatan terhadap Unit Kantor Keimigrasian di Bojonegoro yang akan diresmikan Menteri Hukum dan HAM pada 3 Februari 2018 mendatang.
Sejumlah cacatan itu diantaranya perlengkapan atau alat yang digunakan belum sesuai spek sehingga dapat menghambat proses kepengurusan pasport.Â
“Kalau sisi bangunan sangat representatif,” kata Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Susy Susilowati, saat meinjau UKK di Bojonegoro kepada Suarabanyuurip.com, Senin (29/1/2018).Â
Catatan lainnya adalah kamera foto yang digunakan speknya terlalu tinggi. Sehingga loading menyimpan fotonya menjadi lama.Â
Apabila itu tidak diganti, lanjut Susy, akan menimbulkan masalah dikemudian hari karena pengajuan paspor diprediksi akan sangat banyak.Â
“Semua harus berjalan lancar sebelum peresmian dilakukan,” tegasnya.
Pihaknya mengaku akan memberikan pendampingan kepada tiga pegawai Pemkab yang ditugaskan di UKK ini.
Susy mengungkapkan, di Jawa Timur sendiri, kantor imigrasi hanya ada satu yakni Kantor Imigrasi Kelas 1 Tanjung Perak Surabaya. Sementara UKK hanya ada di Bojonegoro karena dianggap siap baik fasilitas maupun sumber daya manusianya.Â
“Setiap harinya, pengajuan pasport ada 200 orang lebih. Paling banyak untuk ibadah umroh,” imbuhnya.
Susy berharap, petugas UKK benar-benar memahami tugasnya masing-masing. Saat melakukan wawancara juga harus teliti jangan sampai kecolongan oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal.Â
“Kalau mau jadi TKI harus ditanya melalui perusahaan apa, ada ijinnya atau tidak. Kemudian kalau umtoh agennya apa, harus detail semua datanya,” pungkasnya.(rien)