SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro – Tingkat kesejahteraan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Kabupaten Bojonegoro masih minim. Gaji yang mereka terima setiap bulan masih jauh di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Â sebesar Rp1.700.000.
“Saat ini, gaji GTT K2 naik sebesar Rp750.000 dari sebelumnya Rp600.000, dan GTT non K2 sebesar Rp500.000 dari sebelumnya Rp400.000,” kata Ketua Forum GTT Bojonegoro, Jawa Timur, Arif Rifai, kepada wartawan, Sabtu (10/2/2018).
Jumlah GTT K2 di Bojonegoro sebanyak 870 orang, dan PTT K2 Â 432 orang. Dari jumlah tersebut kemungkinan besar berkurang karena ada yang mengundurkan diri, dan ada yang lulus seleksi perangkat desa.
Menurut Rifai, kesejahteraan inilah yang saat ini masih menjadi salah satu masalah yang dihadapi GTT/PTT. Di sisi lain pemerintah pusat belum memberikan jatah penerimaan PNS baru baik di Kabupaten Bojonegoro maupun seluruh Indonesia.Â
Pihaknya berharap, siapapun yang terpilih jadi Bupati di Pilkada mendatang harus berani memperjuangkan nasib Honorer K2 yang sudah mengabdikan dirinya puluhan bahkan belasan tahun.
Selama ini, meskipun digaji sedikit, namun semua GTT tetap ikhlas bekerja, sehingga  berharap kedepan GTT mendapat kesejahteraan dengan menerima gaji sesuai UMK.Â
“Menurut saya, baik Bupati maupun Sekda sudah membantu kita selama ini biarpun belum sesuai dengan harapan, tapi alhamdulillah sudah dianggarkan dalam APBD,” tandasnya.
Selama ini, pihaknya sudah  melakukan pendekatan-pendekatan terutama kepada Sekda dengan santun yang didampingi oleh PGRI Bojonegoro.Â
Arif berharap kepada Bupati baru nantinya agar dapat mengutamakan dahulu GTT K2 untuk proses PNS. Kemudian, menggaji sesuai UMK.Â
“Kami juga berharap, ada jaminan kesehatan dan sebelum proses PNS, berikan kami SK Bupati sebagai bentuk perlindungan hukum kepada kami,” ujarnya.Â
Secara terpisah, Soehadi Moeljono Moeljono, mengatakan, pihaknya akan memperjuangkan peningkatan kesejahteraan, dan perlindungan hukum terhadap GTT dan PTT dengan mekanisme yang sesuai peraturan perundangan-undangan.Â
“Kita akan tata bersama, agar tingkat kesejahteraan GTT, PTT, maupun profesi lain meningkat. Ini sudah jadi bagian dari program  kesejahteraan untuk seluruh lapisan masyarakat Bojonegoro ke depan,” kata Pak Mul, begitu Sekda Bojonegoro ini akrab disapa.Â
Terkait SK Bupati untuk perlindungan terhadap GTT dan PTT, menurut Pak Mul yang dalam Pilkada Bojonegoro 2018 berpasangan dengan kader Muslimat NU Mitroatin, pihaknya sudah memiliki rencana tersebut agar GTT dan PTT mendapatkan jaminan dan kesejahteraan yang sesuai aturan hukum.Â
“Mari kita tata bersama, dan saling melengkapi, karena program kita ke depan adalah keterbukaan dan menempatkan warga masyarakat terlibat secara penuh dalam pemerintahan dan pembangunan,” tambah Pak Mul.
“Baguslah, kalau Pak Sekda Soehadi Moelyono akan memperjuangkan GTT jika nanti jadi Bupati,” tukas Arif Rifai. (rien)