SuaraBanyuurip.com -Â Ririn Wedia
Bojonegoro – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, berharap ada transparansi dari pemerintah pusat terkait cost recovery dari kegiatan industri minyak dan gas bumi (migas) yang ada di Bojonegoro. Hal ini bertujuan, agar Pemkab Bojonegoro mengetahui dan ikut menghitung estimasi pendapatan daerah melalui Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (DBH Migas).
“Kita akan minta Menteri Keuangan lebih transparan terkait cost recovery di Bojonegoro,” kata Kepala Bidang Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain, Bapenda, Anang Adi Prasetyo, Selasa (13/2/2018).
Menurutnya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Asri Dharma Sejahtera (ADS) yang mengetahui besaran cost recovery di Lapangan Banyuurip, Blok Cepu. Kedepan, Bapenda akan berkoordinasi dengan PT ADS terkait Cost Recovery.
“Yang punya data PT ADS, jadi kedepan kami akan koordinasi dengan mereka terkait cost recovery,” tukasnya.
Selama ini, Bapenda tidak memegang data besaran cost recovery kegiatan industri migas termasuk di Blok Cepu yang dioperatori ExxonMobil Cepu Limited (EMCL). Harapannya, jika Menteri Keuangan bersedia memberikan data terperinci, selain mengetahui estimasi DBH Migas, Pemkab bisa mengantisipasi adanya lebih salur Dana Bagi Hasil Migas yang sebagian besar digunakan untuk cost recovery.
“Rencananya, masih akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait ini,” pungkasnya.(rien)