SuaraBanyuurip.com – Ririn WediaÂ
Bojonegoro – Tingkat kesejahteraan tenaga perawat kesehatan berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, saat ini masih kurang dibanding beban tanggung jawab yang diembannya.Â
Dalam kondisi demikian, gaji sebagai honorer dari Pemkab seringkali terjadi keterlambatan. Ini menjadikan problema sendiri bagi mereka.Â
“Sering saya mendapat aduan dari teman-teman kalau gaji mereka telat cair. Ini saja sudah tiga bulan belum cair sejak Januari kemarin,” kata Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Bojonegoro, Sukir, kepada wartawan, Rabu (7/3/2018).
Gaji yang diterima perawat setiap bulannya sebesar Rp2 juta lebih. Gaji tersebut merupakan sharing antara Pemkab Bojonegoro dan Pemprov Jatim.Â
Jika salah satu belum ada pencairan, maka gaji perawat tidak akan cair semua. Misalnya dari daerah sudah ada anggaran tapi pemprov belum, maka gaji mereka belum bisa dicairkan.Â
“Sharing dana ini karena di Indonesia, hanya di Jatim saja yang ada perawat desanya,” tegas Sukir.
Sesuai data di PNNI Bojonegoro, jumlah perawat sekarang ini sebanyak 1.500 orang. Dari jumlah itu 500 perawat sudah berstatus PNS, 197 berstatus PTT, dan sisanya karyawan baik di rumah sakit (RS) maupun klinik swasta.Â
Sukir berharap, agar Bupati Bojonegoro mendatang meningkatkan kesejahteraan perawat.Â
“Bagaimana supaya, gaji mereka bisa meningkat dan tidak ada keterlambatan,” pungkas pria asal Desa Ringinrejo, Kecamatan Kalitidu ini.
Sedangkan Humas Dinas Kesehatan Bojonegoro, Suharto, mengungkapkan, jumlah perawat Ponkendes PTT ada 27 orang, kriteria biasa 28 orang. Perawat PTT 190 orang, dokter gigi 17 orang, dan dokter umum 29 orang.Â
Dengan jumlah tersebut, menurut Suharto, masih belum bisa dikatakan ideal, Â karena jumlah tenaga kesehatan di Bojonegoro banyak kekurangan. Secara otomatis akan berpengaruh pada layanan kesehatan.Â
“Untuk gaji yang diterima di atas Upah Minimum Kabupaten, jadi ya termasuk cukup besar,” ujarnya.
Untuk jumlah gaji yang diterima Bidan PTT kriteria biasa sebesar Rp1.950.000 sedangkan kriteria terisolir sebesar Rp2.250.000 tiap bulannya. Sedangkan untuk perawat sebesar Rp1.950.000.Â
“Dana tersebut diambilkan dari APBD,” imbuhnya. Â Â
Anggota Komisi C DPRD Bojonegoro, Khoirul Anam, mengaku, masih menginvetarisir jumlah tenaga kesehatan baik Bidan maupun Perawat yang berstatus PTT.Â
“Jika dilihat dari kinerja dan jelang akreditasi saat ini, kesejahteraan yang didapat belum sebanding,” ungkap politisi PPP ini.
Komisi dewan yang membidangi masalah kesehatan itu akan melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk mencari solusi bagi tenaga kesehatan PTT agar kesejahteraan mereka meningkat.Â
APBD Bojonegoro sekarang ini mencapai Rp3 triliun lebih cukup besar dibanding daerah lain. Tapi yang perlu diingat sebenarnya gaji yang diterima PTT itu jika ditotal jumlahnya juga sangat banyak.Â
“Kita akan tetap mencarikan solusinya untuk meningkatkan  kesejahteraannya,” pungkasnya.Â
Dikonfirmasi secara terpisah, Cabup  Bojonegoro, Soehadi Moeljono, menyatakan, untuk bidang kesehatan bersama pasangannya Cawabup Mittoatin, telah menyiapkan program Bojonegoro Sehat. Program ini akan dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan bagi tenaga Perawat, dan Bidan yang selama ini termasuk jadi ujung tombak pelayanan masyarakat di bidangnya.
Diantara progran Bojonegoro Sehat tersebut adalah, Posyandu Dusun sebagai fasilitas layanan kesehatan promotif, dan edukatif.
“Kita sangat memahami kondisi Bidan dan Perawat, jika program ini nanti jalan akan diikuti dengan kenaikan kesejahteraan kawan-kawan tenaga medis,” kata Pak Mul, sapaan akrabnya.Â
Program yang dirancang sesuai kondisi geografis, dan aspirasi masyarakat tersebut, juga akan memberikan layanan kesehatan paripurna kepada masyarakat. Mulai dari Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu (Pustu), serta RSUD.
“Peran mereka sangat kita butuhkan, untuk bersama-sama  bersinergi membangun kesehatan masyarakat lebih tangguh,” pungkas Pak Mul. (rien)