SuaraBanyuurip.com -Â Ali Imron
Tuban – Di sela-sela panen raya jagung di RPH Ngimbang, BKPH Sundulan, Desa Ngimbang, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban Jawa Timur, Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi), meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tidak menghambat pembagian Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial. SK harus segera dibagi menyuluruh ke masyarakat, bukan hanya ke kelompok besar.
“Saya selalu kejar terus Menteri Kehutanan,” ujar Jokowi dihadapan ribuan petani yang hadir saat panen raya jagung, Jumat (9/3/2018).
Pemerintah saat ini sedang menggenjot pemberian SK pengelolaan perhutanan sosial. Jangan sampai dihambat lagi, karena masyarakat kecil juga membutuhkan SK tersebut.
Sebelumnya, Jokowi membagikan SK di daerah Muaragembong, Kabupaten Bekasi. Disana ada 11 ribu hektare tambak yang dulu dikelola pengusaha besar. Sekarang sudah diambil alih pemerintah, dan dibagikan ke petani dan petambak tapi baru 80 hektare.
“Cepat segera 11 ribu hektare itu dibagi jangan ditunda-tunda,” pinta mantan Walikota Solo itu.
Tak hanya dibagi, Jokowi juga akan mengecek langsung. Apakah lahan yang sudah diberikan benar-benar dimanfaatkan, atau dibiarkan gersang. Jangan berpikir setelah diberi, pemerintah tidak datang lagi sekalipun lewat intelejen.
Intelejen akan melaporkan keadaan sebenarnya di daerah. Apakah betul para petani dan petambak yang diberi SK kerja. Siapapun akan ketahuan jika tidak kerja, jika bersamanya.
“Cocok tidak, setuju tidak,” seru Jokowi yang disambut tepuk tangan semua petani dan tamu undangan yang hadir.
Presiden Jokowi juga menjelaskan, jika setiap KK akan diberikan 1 hektare lahan. Mendengar hal itu, petani asal Blitar, Suwito, mengucapkan beribu-ribu terimakasih.
“Sangat cukup Pak kalau satu KK satu hektare,” sergahnya sambil tersenyum.
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi menyerahkan SK Perhutanan Sosial sebanyak 13 SK untuk Kabupaten Bojonegoro, Blitar, dan Malang seluas 8.975,8 Ha bagi 9.143 KK.
Saat ini realisasi perhutanan sosial di Indonesia telah mencapai areal seluas 1,4 juta ha, dan masih dalam proses penyelesaian untuk Pulau Jawa dalam penyiapan kerja seluas 25.229,5 Ha yang tersebar pada 46 titik di 16 Kabupaten.(Aim)