SuaraBanyuurip.com -Â Ririn Wedia
Bojonegoro – Keberadaan proyek minyak dan gas bumi (Migas) tentu tak lepas dari gejolak sosial masyarakat. Tak terkecuali di proyek Unitisasi Lapangan Gas Jambaran-Tiung Biru (J-TB) yang dioperatori Pertamina Eksplorasi dan Produksi Cepu (PEPC).
Salah satu penyebab yang selama ini terjadi adalah berkaitan dengan keterlibatan warga lokal sekitar proyek. Selain itu juga dampak lingkungan baik polusi debu dan lain sebagainya.
Menyikapi hal tersebut, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Diperinaker) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, siap memfasilitasi jika ada permasalahan saat proyek Gas Processing Facility (GPF) J-TB berjalan.
“Kami siap memfasilitasi, dan kalau bisa jangan lapor polisi dulu. Itu upaya terkahir kalau sudah tidak ada jalan keluar,” ingatnya saat melakukan sosialisasi rencana kerja dan perekrutan naker proyek GPFÂ J-TB di Pendopo Kecamatan Purwosari, Selasa (27/3/2018) lalu.
Menurutnya, saat proyek J-TB berjalan kemungkinan besar akan terjadi permasalahan. Sehingga, mengingatkan kepada warga ring 1 lapangan Gas J-TB lebih mengedepankan duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.
“Saya minta kepada seluruh Kepala Desa (Kades) menjelaskan kepada warganya untuk tidak memaksakan kehendak bekerja di proyek migas,” tandas Agus.
Karena, proyek migas ini berbeda dengan proyek lainnya yang memang membutuhkan keahlian khusus. Kalau memang tidak punya skill atau sertifikasi yang dibutuhkan, dipastikan tidak akan bisa.
“Jadi, diambil peluang yang ada saja, misalnya unskill atau pekerja kasarnya,” imbuh mantan Kepala Inspektorat ini.
Dari awal keberadaan industri migas, seperti Lapangan Banyuurip, Blok Cepu, dan J-TB ini, memang menjadi harapan sebagian besar termasuk warga yang tinggal di sekitar operasi. Tapi, jangan dijadikan hal utama untuk menjadi mata pencaharian.
“Karena, bekerja di proyek ini tidak akan lama. Hanya tiga tahun saja, setelah itu selesai,” tukasnya.
Sementara Ketua AKD Kades se Kecamatan Purwosari, Warimin, berharap, kedepan jika proyek berjalan agar semua Kades tetap dilibatkan.
“Karena, kalau ada masalah apapun di tingkat warga kami yang dipanggil,” ujar Warimin yang juga Kades Ngrejeng ini.(rien)