SuaraBanyuurip.com – Ahmad Sampurno
Blora – Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) mendukung penghapusan subisidi Elpiji 3 kilo gram (kg). Sebab, bisa mengurangi beban pemerintah.
Ketua DPC Hiswana Migas Wilayah Pati (red-Dmak, Jepara, Kudus, Pati, Rembang, Blora dan Grobogan), Suma Novedi menyatakan, mendukung terhadap rencana pemerintah akan menghapus subsibi Elpiji.
“Kalau bisa dihapus subsidinya, tentu saya mendukung,” terang Suma Novedi, kepada Suarabanyuurip.com, Rabu (11/4/2018).
Menurutnya, selain mengurangi beban pemerintah, subsidi tersebut diangggap tidak tepat sasaran. Karena kalau yang disubsidi barangnya, menurut Novedi, kurang tepat.
“Seharusnya yang disubsidi adalah orangnya,” kata dia.Â
Untuk diketahui, Kementerian Sosial (Kemensos) diwacanakan bakal melakukan penghapusan subsidi gas elpiji 3 kg. Yang semestinya hanya dipuruntukkan bagi warga miskin.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A), Sri Handoko menuturkan, beberapa waktu lalu pihaknya diundang oleh Kementerian Sosial untuk membahas terkait penyaluran elpiji 3 kg. Pada kesempatan itu ada wacana gas melon tersebut hanya diberikan kepada warga miskin yang disesuaikan dengan data kemiskinan daerah.
“Tapi itu masih belum diterapkan,” ujar mantan Kasatpol PP Blora ini.
Sementara, untuk sekarang ini pengalokasian gas melon masih dilakukan seperti biasa.
Staf Bagian prekonomian, Sekretatiat Daerah (Setda) Blora, Tulus Prasetya, menduga, dengan adanya rencana penyesuaian subsidi agar tepat sasaran, menjadi penghambat penetapan alokasi elpiji 3kg bagi Kabupaten Blora.
“Sebab beberapa waktu lalu Dinsos P3A Blora ada rapat di Kemensos kaitanya dengan sinkronisasi data keluarga miskin calon penerima subsidi elpiji,” ujarnya.
Sampai sekarang ini, kata dia, kuota elpiji 3 Kg belum ditetapkan. Penetapan itu kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Blora hanya berwenang mengajukan.
Terkait kuota elpiji 3 kg yang belum ditetapkan, Suma Novendi, menjelaskan, bahwa pembahasan oleh pemerintah pusat baru dilaksankan saat pembahasan APBN-P.
“Biasanya dibahas menjelang APBN-P, Mas,” kata pria yang belum lama ini melepas masa duadanya.
Informasi yang diterima, bahwa kuota elpiji Kabupaten Blora bakal memperoleh tambahan koata sebanyak 2% dari Dirjen Migas Kementerian ESDM.
“Tapi ini belum resmi dan rencanannya bakal digunakan untuk kebutuhan Ramadhan, Iedul Fitri, Iedul Adha, Natal dan tahun baru,” tambahnya.(ams)