Inspektorat : Kata Netral Mudah Diucapkan, Sulit Diterapkan

SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia

Bojonegoro – Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, melakukan sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Dialog Interaktif dengan tema “Netralitas ASN” di Adelia Cafe, Kamis (12/4/2018).

Sosialisasi tersebut dihadiri oleh Pj Bupati Supriyanto, Kepala Inspektorat, Syamsul Hadi, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, dan beberapa Kepala Desa.  

Kepala Inspektorat Bojonegoro, Syamsul Hadi, menyatakan, sikap netral atau dan tidak memiliki keberpihakan kepada salah satu calon bupati, bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan azas yang harus dipatuhi. Kalimat tersebut secara lisan mudah diucapkan, tapi mengimplementasikannya tidak mudah.  

“Ini yang perlu kita jaga bersama,” ujarnya saat sambutan. 

Jika memang ada salah ASN yang mendukung salah satu calon, maka secara aturan harus mengundurkan diri. Karena, ASN harus menghindari konflik kepentingan kelompok atau golongan. 

“Kami akan selalu memberi peringatan meski berulang-ulang itu hukumnya memang wajib,” tukasnya. 

Sementara Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran, Panwaslukab Bojonegoro, Mujiono, menegaskan, didalam Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Pasal 71 menyebutkan Pejabat  negara,  pejabat  daerah,  pejabat  aparatur sipil  negara,  anggota  TNI/POLRI,  dan  Kepala  Desa atau     sebutan     lain/Lurah     dilarang     membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. 

“Jadi sudah sangat jelas jika di sini siapa saja yang dilarang terlibat, khususnya bagi Kepala Desa,” tandasnya. 

Hal ini perlu disampaikan karena di lapisan bawah masih ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN dan juga Kepala Desa. Namun, dugaan tersebut harus melalui proses terlebih dahulu untuk membuktikan keterlibatan mereka dalam politik praktis. (rien)