Program Sertifikat Tanah Gratis Bersinergi dengan Pemdes

SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia

Bojonegoro –Pemerintah Desa (Pemdes) di Bojonegoro, Jawa Timur, mengakui jika selama ini masih banyak tanah warganya belum sertifikat. Minimnya minat mereka salah satunya dikarenakan mahalnya biaya sertifikat, terutama bagi warga miskin.

Realita inilah yang mendasari pasangan calon bupati (Cabup) dan wakil bupati (Cawabup), Soehadi Moeljono dan Mitroatin, untuk menyiapkan program sertifikat gratis bagi warga miskin. Melalui program ini warga miskin dapat memperoleh bukti sah kepemilikan tanah tanpa harus mengeluarkan biaya sepeserpun.

Sekretaris Desa Bubulan, Kecamatan Bubulan, Supriadi, mengatakan, sebagian besar warganya belum menyertifkatkan tanahnya. Dari 952 bidang tanah, sebanyak 798 bidang diantaranya masih dalam proses verifikasi untuk dilakukan sertifikasi tanah.

Hanya saja karena tahun ini belum ada kepastian jatah untuk program prona atau Program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL), pihaknya masih menunggu kabar dari Kantor Pertanahan Nasional (KPN). 

“Ya kita harus tunggu kabar dari KPN, kapan ada PTSL dilaksanakan,” katanya kepada wartawan, Selasa (24/4/2018). 

Ada beberapa alasan yang menyebabkan ratusan bidang tanah itu belum disertifikatkan pemiliknya. Yakni karena masalah hak waris, tidak diketahui pemilik tanah, dan juga masalah biaya. 

“Kebanyakan karena biaya,” ungkapnya.

Menurutnya, dengan memiliki sertifikasi, warga memiliki legalitas kepemilikan tanah serta dapat digunakan sebagai modal usaha. Oleh karena itu, pihaknya menyambut positif jika ada program sertifikasi tanah gratis bagi warga miskin. 

“Bisa membantu menuntaskan proses sertifikasi di desa,” tukasnya. 

Sementara Kepala Desa Sukoharjo, Kecamatan Kalitidu, Dwi Setyono, mengungkapkan, dari sekitar 1.200 bidang tanah, baru setengahnya saja yang sudah bersertifikat. 

“Karena memang warga masih belum menyertifikatkan tanahnya,” kata Dwi. 

Menurutnya, ada berbagai macam alasan warga belum mensertifikatkan tanahnya. Diantaranya enggan mengurus, tidak memiliki biaya, dan pemilik tanah berada di luar kota. 

“Kalau tahun ini, belum ada jatah PTSL dari KPN. Jadi, ya belum ada rencana untuk sertifikasi kayaknya,” tandasnya. 

Petinggi desa ring 1 Lapangan Migas Kedungkeris, Blok Cepu, itu akan menyambut baik program sertifikat tanah gratis bagi warga miskin. Selain membantu warga kurang mampu, juga bisa meningkatkan perekonomian mereka karena dapat digunakan anggunan untuk permodalan. 

“Kalau ada sertiffikat bisa digunakan modal usaha,” tegasnya. 

Pihaknya berharap, Pemkab kedepan bisa menuntaskan program sertifikat tanah wilayahnya, dan perlu adanya pemahaman tentang arti “gratis” jika memang program itu nantinya ada. 

“Kalau memang ada sertifikasi gratis ya bagus, tapi harus dipahamkan. Gratisnya seperti apa,” pungkasnya.

Dimintai tanggapannya, Cabup Soehadi Moeljono, menjelaskan, program sertifikat gratis ini nantinya akan diperuntukan bagi warga yang benar-benar miskin. Untuk menentukan itu, pihaknya akan bekerjasama dengan pemerintah desa, dan pihak terkait guna menata, mendata, dan menentukan kriteria bagi sasaran program.

“Sinergi ini sangat diperlukan karena desalah yang tahu kondisi warganya,” tegas Pak Mul, sapaan akrabnya.

Ditambahkan, program sertifikat gratis ini untuk membantu masyarakat miskin agar memiliki bukti sah atas kepemilikan tanahnya. Selain itu, juga sebagai rangsangan agar mereka mau membuka usaha baru karena sertifikat tersebut dapat digunakan sebagai anggunan untuk mendapatkan permodalan.

“Program ini akan kita selaraskan dengan program pengembangan ekonomi. Nantinya warga juga akan kita beri pelatihan dan pendampingan mengembangkan usaha dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam  yang ada di masing-masing desa,” pungkas mantan Sekda Bojonegoro yang sudah mengabdi 32 tahun sebagai PNS di Pemkab ini.(rien)