Keluarga Miskin di Tuban Dijatah Rp150.000/bulan

SuaraBanyuurip.com - Ali Imron

Tuban- Pemerintah Kabupaten Tuban, Jawa Timur, memberikan bantuan kepada warga miskin di wilayahnya sebesar Rp150.000 per kepala keluarga per bulan.  Bantuan ini sebagai upaya mengentaskan kemiskinan di Bumi Wali-sebutan lain Tuban, yang masih rangking lima se-Jatim. 

“Ada 3.436 KK yang akan dientas dari kemiskinan dan dianggarkan pada APBD 2018,” ujar Bupati Tuban, Fathul Huda, kepada suarabanyuurip.com, Sabtu (26/5/2018).

Bupati dua periode ini, menjelaskan Pemkab sudah mengucurkan anggaran sebesar Rp1,5 miliar untuk bulan Januari-Maret 2018. Sedangkan untuk pencairan bulan April-Juni atau triwulan 2 akan diproses pada bulan Juni mendatang.

Sebagaimana data yang dilansir Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2016 kemiskinan Tuban masih 17,14%, dan menurun di tahun 2017 menjadi 16,67%. Tahun ini Pemkab menargetkan penurunan 10% dari jumlah penduduk miskin se-Kabupaten Tuban sebanyak 6.011 RTS.

Untuk jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) program pengentasan kemiskinan 2018 menyebar di 20 kecamatan. Mulai Kecamatan Bancar ada 326 KK, Bangilan 213 KK, Grabagan 253 KK, Jatirogo 188 KK, Jenu 265 KK, Kenduruan 167 KK, Kerek 308 KK.

Di Kecamatan Merakurak ada 306 KK, Montong 247 KK, Palang 410 KK, Parengan 282 KK, Plumpang 486 KK, Rengel 346 KK, Semanding 401 KK, Senori 272 KK, Singgahan 283 KK, Soko 583 KK, Tambakboyo 193 KK, Tuban, 212 KK, Widang 269 KK.

Menyikapi program ini, Camat Montong, Suwoto, terus bekerja keras mewujudkan harapan pimpinan daerah. Untuk mengentas kemiskinan di tempat kelahiran Bupati Fathul Huda, tanggal 17 Mei 2018, itu telah ada pembagian kartu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) non Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 2.599.

“Yang sudah terambil 1.738 kartu, dan yang belum 861 kartu,” sergan Sekcam Jenu.

Kepala Desa Socorejo, Kecamatan Jenu, Arif Rahman Hakim, mendukung program apapun yang dicanangkan Bupati Tuban untuk mengentas kemiskinan. Mantan aktifis PMII Jogja ini, menilai kemiskinan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan harus ada sinergi semua stakeholder di Tuban.

“Sebagai kabupaten industri Tuban harus mampu mengentas kemiskinan perlahan,” pungkasnya. (aim)