SuaraBanyuurip.com – d suko nugroho
Bojonegoro – Praktisi Hukum, Sunaryo Abu Ma’in menganggap statemen Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Jawa Timur, Syukur Prianto, tentang adanya potensi kerugian dalam pengadaan tanah rumah sakit umum daerah (RSUD) Tipe D di Kecamatan Temayang, senilai Rp1,46 miliar beraroma politis. Pernyataan politisi Demokrat (Sukur Prianto) tersebut disampaikan menjelang pemilihan bupati (Pilbup) Bojonegoro pada 27 Juni mendatang.
“Statemennya asal ngomong saja, tanpa didukung fakta,” tegas Mbah Naryo, sapaan akrab Sunaryo Abu Ma’in melalui pesan WhatsApp yang dikirim kepada suarabanyuurip.com, Jumat (15/6/2018).
Pria yang juga sebagai Ketua Perkumpulan Pengacara Indonesia (Perari) Kabupaten Bojonegoro itu, justru mempertanyakan bagaimana tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) DPRD sebagai lembaga yang memiliki tugas dan fungsi bugeting (penganggaran), dan kontroling (pengawasan) APBD.
Menurut Mbah Naryo, pengadaan tanah untuk pembangunan RSUD Tipe D di Kecamatan telah dianggarkan di APBD, sehingga secara otomatis prosesnya melalui tim badan anggaran (Banggar) eksekutif dan legeslalif. Sedangkan untuk mentukan pagu harga obyek tanah patokannya adalah nilai jual objek pajak (NJOP).
“Kok sampai ada kerugian Rp1,4 miliar, itu berarti ada indikasi konspirasi para pihak. Ini perlu diusut,” tandasnya.
Ditambahkan, jika itu temuan badan pemeriksa keuangan (BPK) dan diberikan catatan tidak wajar harus di kembalikan ke kas negara.Â
“Apa bila tidak bisa mengembalikan maka masuk merugikan negara, dan bisa dijerat UU Tipikor,” pungkas sesepuh PPP.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Sukur Prianto menyatakan, pihaknya telah mendapat laporan BPK yang menemukan potensi kerugian akibat mark up dana saat pembebasan lahan RDUD Tipe D di wilayah KecamatanTemayang senilai Rp1,46 miliar.
“Untuk mengetahui kronologis timbulnya kerugian tersebut, kita telah memanggil pihak terkait beberapa waktu lalu untuk memberikan konfirmasi dan klarifikasi,” ujar Sukur. (suko)