SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro – Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menyayangkan minimnya serapan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) induk 2018, padahal sekarang ini sudah memasuki awal semester ke dua.
“Memasuki semester kedua ini serapan anggaran baru 20 persen,” kata Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto, kepada Suarabanyuurip.com, Senin (23/7/2018).
Pihaknya sangat menyayangkan kondisi ini karena masyarakat Bojonegoro menunggu program-program Pemerintah Kabupaten(Pemkab) Bojonegoro yang sudah dibahas dan disepakati.
“Kami mendorong kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera melaksanakan program-program prioritas pro raktar,” tegasnya.
Politisi asal Partai Demokrat ini berharap, jangan sampai dengan adanya APBD yang cukup besar yakni Rp3,3 triliun ini tidak memberi manfaat bagi masyarakatnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD), Ibnu Soeyoeti, membenarkan jika sekarang ini serapan anggaran baru mencapai 20 persen atau sebesar Rp600 miliar.
“Minimnya serapan anggaran ini, masing-masing OPD punya alasan sendiri,” ungkap Ibnu.
Ibnu menyampaikan, hampir semua OPD serapan anggarannya minim, salah satunya Dinas Pendidikan. Meski demikian, akan berupaya bisa tercapai mimimal 55 persen lebih dua bulan kedepan.
“Tinggal dua bulan pelaksanaan, harus terserap 50 persen lebih,” pungkasnya.(rien)