SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro – Tim Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, menuding kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, tidak maksimal.
Hal itu disampaikan salah satu anggota Banggar, Ali Huda, saat rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD P) 2018 di ruang paripurna setempat, Senin (10/9/2018).
“Sampai bulan September, serapan anggaran minin sekali. Ini bukti kinerja Pj Bupati dan Sekda tidak maksimal,” tegasnya.
Menurut Politisi asal PKPI ini, rapat hari ini tidak akan efektif jika dilanjutkan karena anggaran yang dibahas tidak realistis. Bagaimana tidak, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengajukan anggaran paling besar ternyata tidak bisa merealisasikan kegiatannya.
“Seperti pembangunan gedung Budaya Kreasi untuk tempat lomba burung senilai Rp26 miliar, ternyata tidak bisa dilaksanakan,” tukasnya.
Huda sapaan akrabnya menyebutkan, jika alasan tidak dilaksanakannya pembangunan gedung tersebut karena Dinas Pekerjaan Umum (DPU) terkendala akses jalan, dan alasan lainnya sehingga tidak sanggup mengerjakan.
“Apa karena pejabatnya baik bupati maupun sekdanya ini pejabat sementara semua, jadi kerjanya seenaknya saja? Atau memang sekdanya yang takut sama OPDnya,” tudingnya.
Di konfirmasi terpisah, Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Bojonegoro, Yayan Rohman, menampik jika minimnya serapan anggaran karena Pemkab malas bekerja ataupun alasan takut dengan jajaran OPD. Serapan anggaran yang masih dibawah 30 persen selama ini diakibatkan banyak faktor.
“Salah satunya mekanisme ULP atau Unit Layanan Pengadaan baru ada di tahun 2018,” kata Yayan, menyikapi tudingan Ali Huda.
Adanya pemisahan ULP dari Dinas PU inilah yang menghambat kegiatan OPD, karena lelang diatas 200 juta harus melalui ULP. Inilah yang membuat kegiatan belum terealisasi sampai sekarang.
“Tapi target kita bisa terserap hingga 100 persen,” pungkasnya.(rien)Â