SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro – Ketua PGRI Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Ali Fatikin, menyampaikan, proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kali ini dirasa tidak memenuhi rasa keadilan. Karena tenaga honorer guru tidak diperhatikan.
Tenaga honorer yang telah mngajar puluhan tahun di sekolah-sekolah, karena adanya kekurangan guru di sekolah layaknya habis manis sepah dibuang.
Pengurus PGRI Kabupaten Bojonegoro bersama pengurus PGRI se Jawa Timur menandatangani surat yang dikirim ke Presiden, dan Lembaga Legislatif.
“Kami mendesak kepada Pengurus Besar PGRI agar komunikasi dengan lembaga pusat,” imbuh mantan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Bojonegoro ini.
Komunikasi tersebut terkait aturan rekrutmen direvisi, sehingga memberi peluang kepada guru-guru honorer yang telah mengabdi puluhan tahun menjadi CPNS.
Di harapkan, para pengambil keputusan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro memperhatikan kesejahteraan guru-guru honorer. Dan menetapkan dengan jelas status mereka. Misalnya diangkat sebagai tenaga honorer daerah.
“Dengan kesejahteraan yang jelas dan tidak memandang umur mereka,” tukas pria yang hobi menulis ini.
Karena perjuangan di pusat dan provinsi telah dilakukan oleh pngurus sesuai kapasitasnya, maka menghimbau agar para guru mengedepankan kepentingan pembelajaran di sekolah.
Ketua Forum GTT K2, Arif Rifai, menyatakan, atas nama honorer K2 Bojonegoro sangat mendukung dengan apa yang sudah dilakukan PGRI, karena sangat membela dan merperjuangkan nasib para honorer terutama K2.
“PNS harga mati, honorer ganti status PNS tanpa tes dan tanpa syarat yang menyulitkan Honorer K2,” pungkasnya.(rien)Â